Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa tidak pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia tetap berjalan normal tidak terpengaruh kasus hukum dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah 3T.
"SATRIA itu tidak ada kaitannya dengan BTS. Ini akan diluncurkan 17 Juni dari Florida," kata Mahfud di Jakarta, Senin.
Mahfud mengatakan proyek SATRIA dan BTS untuk wilayah 3T tidak memiliki korelasi dan merupakan dua proyek yang berbeda.
Untuk SATRIA-1 nantinya akan ada sebanyak 150.000 titik di Indonesia yang merasakan manfaat dari kehadiran satelit ini.
Titik-titik itu merupakan pusat pelayanan publik yang terdiri dari kantor desa, rumah sakit, hingga sekolah sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan layanan internet yang lebih baik.
Satelit ini sebelumnya memang sudah dikirim dari Perancis ke Amerika Serikat pada 8 Mei 2023 melalui jalur darat.
Nantinya satelit ini akan diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik perusahaan antariksa besutan Elon Musk yaitu SpaceX dan apabila berhasil mengorbit maka satelit ini akan mulai beroperasi aktif pada Desember 2023.
Proyek SATRIA-1 telah disiapkan sejak 2019 di bawah tanggung jawab Badan Layanan Umum BAKTI Kominfo dan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang di Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Skema pembiayaan proyek ini ialah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, Indonesia menggaet perusahaan antariksa asal Perancis Thales Alenia Space dalam urusan perakitan satelitnya.
SATRIA-1 yang memiliki teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) digadang-gadang dapat menyalurkan internet dengan kecepatan mencapai 150Gbps.
