DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik memberikan suara 314-117 untuk mengirim undang-undang ke Senat, yang harus memberlakukan tindakan tersebut dan menyerahkannya ke meja Presiden Joe Biden sebelum batas waktu Senin (5/6/2023), ketika pemerintah federal diperkirakan kehabisan uang untuk membayar tagihannya.
"Kesepakatan ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika dan ekonomi Amerika," kata Biden usai pemungutan suara. "Saya mendesak Senat untuk mengesahkannya secepat mungkin sehingga saya bisa menandatanganinya menjadi undang-undang."
Langkah itu, kompromi antara Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy, mendapat tentangan dari 71 anggota Partai Republik garis keras. Itu biasanya cukup untuk memblokir undang-undang partisan, tetapi 165 Demokrat – lebih dari 149 Republikan yang memilihnya – mendukung tindakan tersebut dan mendorongnya.
Partai Republik menguasai DPR dengan mayoritas tipis 222-213.
Undang-undang tersebut menangguhkan – intinya, menghapus sementara – batas pinjaman pemerintah federal hingga 1 Januari 2025. Garis waktu memungkinkan Biden dan Kongres untuk mengesampingkan masalah yang berisiko secara politik hingga setelah pemilihan presiden November 2024.
Undang-undang itu juga akan membatasi sebagian pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan, mempercepat proses perizinan untuk proyek energi tertentu, menarik kembali dana COVID-19 yang tidak terpakai dan memperluas persyaratan kerja untuk program bantuan pangan ke penerima tambahan.
Partai Republik garis keras menginginkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam dan reformasi yang lebih ketat.
"Paling-paling, kami memiliki pembekuan pengeluaran dua tahun yang penuh dengan celah dan tipu muslihat," kata Perwakilan Chip Roy, seorang anggota terkemuka Kaukus Kebebasan DPR garis keras.
Kubu Demokrat progresif – yang bersama dengan Biden telah menolak negosiasi mengenai plafon utang – menentang RUU tersebut karena beberapa alasan, termasuk persyaratan kerja baru dari beberapa program anti-kemiskinan federal.
"Partai Republik memaksa kita untuk memutuskan orang Amerika yang rentan mana yang akan makan atau mereka akan membuat kita gagal bayar. Itu benar-benar salah," kata Perwakilan Demokrat Jim McGovern pada Rabu (31/5/2023).
Selasa (30/5/2023) malam, Kantor Anggaran Kongres non-partisan mengatakan undang-undang itu akan menghasilkan penghematan 1,5 triliun dolar AS selama satu dekade. Itu di bawah penghematan 4,8 triliun dolar AS yang ditargetkan oleh Partai Republik dalam RUU yang mereka lewati DPR pada April, dan juga di bawah defisit 3 triliun dolar AS yang akan dikurangi anggaran yang diusulkan Biden selama waktu itu melalui pajak baru.
Di Senat, pemimpin kedua partai mengatakan mereka berharap untuk memberlakukan undang-undang tersebut sebelum akhir pekan. Tetapi potensi penundaan suara amandemen dapat memperumit masalah.
Partai Republik mengatakan pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell mungkin perlu memberikan suara pada amandemen Partai Republik untuk memastikan tindakan cepat.
Tapi Schumer tampaknya mengesampingkan amandemen pada Rabu (31/5/2023), mengatakan kepada wartawan: "Kami tidak dapat mengirim apapun kembali ke DPR, jelas dan sederhana. Kita harus menghindari gagal bayar."
Perdebatan dan pemungutan suara di Senat dapat berlangsung hingga akhir pekan, terutama jika salah satu dari 100 senator mencoba memperlambat jalannya.
Senator Partai Republik garis keras Rand Paul, yang telah lama dikenal karena menunda pemungutan suara penting di Senat, mengatakan dia tidak akan menunda pengesahan jika diizinkan untuk menawarkan amandemen untuk pemungutan suara.
Senator Bernie Sanders, seorang independen progresif yang berkaukus dengan Demokrat, mengatakan dia akan menentang RUU tersebut karena dimasukkannya saluran pipa energi dan persyaratan kerja tambahan.
"Saya tidak bisa, dengan hati nurani yang baik, memilih kesepakatan plafon utang," kata Sanders di Twitter.
