Kabupaten Bogor (RAKYATJATENG) – Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa lambatnya pembangunan infrastruktur masih menjadi permasalahan utama yang menjadi catatan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim di Bogor, Rabu, menyebutkan catatan masalah pembangunan infrastruktur lagi-lagi soal lambatnya pengerjaan yang membuat tidak maksimalnya hasil proyek.
“Maka dari itu kalau tidak sesuai antara kenyataan dengan acuan, kami akan ingatkan,” kata Agus Salim.
Rekomendasi dan catatan soal pembangunan infrastruktur pernah disampaikan DPRD kepada pemerintah Kabupaten Bogor pada 2022.
“Di antranya, blacklist semua pihak ketiga yang bermasalah, mulai dari molor, tidak sesuai jadwal, kualitas tak beres kami sudah serahkan ke pemda, eksekutor kan tetap eksekutif,” terangnya.
Namun, kata dia, dari catatan-catatan itu masih belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia mencatat, baru setengahnya rekomendasi dari DPRD yang direalisasikan oleh pemerintah daerah.
“Baru sebagian, tapi kan kalau masih juga, kita masih punya forum, setelah LKPj ini ada forum. kita tidak akan sembarangan, kita berikan masukan resmi tertulis, ada bukti,” paparnya.
Dengan begitu, DPRD Kabupaten Bogor sudah bertanggungjawab terhadap persoalan-persoalan infrastruktur yang kerap jadi masalah.
“Tanggung jawab kami sebagai fungsi pengawasan, ini buktinya, kita turun dan memberikan rekomendasi, kalau tidak dijalankan kami rekomendasi lagi nanti,” ujar Agus Salim.
