Ambon (RAKYATJATENG) – Realisasi belanja negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku pada triwulan I, yakni hingga 30 April 2023 mencapai Rp5,3 triliun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Djaka Kusmartata mengatakan total belanja daerah yang berasal dari APBN mencapai Rp5,3 triliun atau mengalami penurunan 6,91 persen (year on year).
Belanja pemerintah pusat di Maluku di triwulan I tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,09 persen (yoy), yang didominasi peningkatan belanja barang sebesar 23,20 persen (yoy), sedangkan realisasi belanja terbesar adalah belanja pegawai Rp1,01 triliun.
Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penurunan sekitar 13,38 persen (yoy) akibat dari nilai realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang menurun drastis sebesar 22,13 persen
Penurunan DAU ini terkendala oleh penundaan DAU di tujuh pemerintah daerah di Provinsi Maluku, selain itu sampai April 2023 belum terdapat realisasi DAK fisik atas pagu senilai Rp1,38 triliun.
Nilai total realisasi TKDD wilayah Maluku sampai dengan 30 April 2023 sebesar Rp3 triliun atau 25,04 persen dari pagu TKDD sebesar Rp12 triliun.
Sementara itu realisasi penyaluran TKDD secara persentase didominasi oleh DAK non fisik sebesar 35,44 persen disusul oleh penyaluran DAU sebesar 28,72 persen.
Belum terdapat realisasi penyaluran DAK fisik atas pagu senilai Rp1,38 triliun dan penyaluran TKDD tertinggi adalah Kota Ambon sebesar 34,9 persen, dan yang terendah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 19,05 persen.
Djaka menyebutkan belanja negara di Maluku yang berasal dari APBN dalam dua bentuk, yakni belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa.
Kinerja APBN 2023 cukup baik dan dapat terealisasi dengan baik, tantangan ke depan adalah bagaimana agar realisasi APBN lebih cepat lagi.
"Karena itu dibutuhkan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten dan kota dengan provinsi atau instansi vertikal berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya pula.
