FAJAR.CO.ID – Setelah sepekan tertunda, akhirnya pihak WhatsApp menemui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lantaran tak memiliki perwakilan manajemen di Indonesia, pihak WhatsApp diwakili oleh Facebook.
Pertemuan dengan KPAI terkait polemik muatan konten pornografi di aplikasi media sosial WhatsApp.
“Pihak WhatsApp dalam hal ini diwakili Facebook sudah memberikan klarifikasi. Hari ini kami sudah diskusi banyak terkait klarifikasi sebaran konten pornografi di WhatsApp,” ujar Ketua KPAI, Susanto, Senin (13/11).
Pihak WhatsApp beralasan, muatan tersebut adalah produk vendor. Susanto menegaskan apapun alasannya, kerja sama dengan vendor harus diperketat. Hal itu sejalan dengan ikhtiar meningkatkan layanan publik anak Indonesia.
“Kami juga akan bersurat ke manajemen pimpinan WhatsApp, karena akan ada 85 juta anak di Indonesia terpapar konten pornografi,” jelasnya.
Susanto menegaskan, dengan cara itu menjadi salah satu cara perlindungan maksimal bagi anak karena pengaruh media sosial yang luar biasa cepat. Saat ditanya apakah akan ada ancaman ranah pidana jika kesepakatan dan komitmen tak dipatuhi, Susanto mengaku langkah itu masih dikaji.
“Masih dipikirkan ke depannya (pidana). Intinya silakan berbisnis di kami. Tapi wajib ikuti aturan di Indonesia. Tak boleh konren pornografi disebarkan langsung ataupun tak langsung,” kata Susanto.
Konferensi pers bersama KPAI. (Foto: Rieska Virdhani/JawaPos.com)
Komisioner KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, menyebutkan, isi kesepakatan antara KPAI dan WhatsApp. Di antaranya pihak WhatsApp bersepakat memperketat penyaringan konten pornografi.
“Kami bersepakat agar WhatsApp dan Facebook beri layanan aman dan nyaman bagi perlindungan anak Indonesia. Kami juga sepakat cegah konten pornografi,” tegas Margaret.
Pihak KPAI juga mendorong media sosial untuk membuat perwakilan dan membuka kantor di Indonesa. Sebab hal itu menimbulkan kendala untuk berkoordinasi dan mengawasi berbagai konten serta menjalin komunikasi dengan pihak media sosial.
“Kami sepakat agar memperketat kerja sama dengan vendor dalam penyediaan produk. Dan sayangnya belum ada manajemen khusus WhatsApp, Instagram pun belum punya. Sebab kami berupaya mencegah konten pornografi dan meningkatkan fungsi media sosial ke arah edukasi,” kata Margaret.
Sementara itu, pihak perwakilan WhatsApp enggan berkomentar terkait kesepakatan tersebut. Mereka berjanji mematuhi aturan dan setuju dengan KPAI. (ika/JPC)
