FAJAR.CO.ID – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun 2021 memperlihatkan nilai kekayaan sejumlah pejabat. Khusus lingkup Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Binjai, Kapolres Binjai, AKBP Ferio Sano Ginting tercatat sebagai pejabat paling ‘miskin’ sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai Nur Khadijah Lubis menjadi pejabat paling ‘tajir’ melintir.
Melansir laporan SumutPos.co dari website LHKPN tahun 2021, Kepala BPN Kota Binjai Nur Khadijah Lubis memiliki harta senilai Rp1.501.300.000. Harta yang merupakan hasil sendiri ini terdiri dari 3 bidang tanah dan bangunan di Kota Medan senilai Rp1.290.000.000.
Kemudian ada 1 mobil Nissan X-Trail Jeep tahun 2010 yang didapat hasil sendiri senilai Rp80 juta. Selain itu, harta bergerak lainnya Rp61.300.000, kas dan setara kas senilai Rp70 juta. Nur Khadijah juga tercatat tidak memiliki hutang.
Setelah Nur Khadijah, pada urutan kedua pejabat paling tajir di Kota Rambutan yakni Ketua Pengadilan Negeri Binjai, Teuku Syarafi. Pejabat asal Banda Aceh ini tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp1.279.000.000.
Teuku Syarafi memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berasal dari hasil sendiri maupun warisan berlokasi di Aceh serta Binjai senilai Rp1.255.500.000. Kemudian ada kas dan setara kas senilai Rp28.500.000 serta tercatat ada hutang Rp5 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, M Husein Admaja menempati urutan ketiga kekayaan tertinggi di antara Forkopimda Binjai yang memiliki harta Rp943 juta. Rinciannya, 3 bidang tanah dan bangunan hasil sendiri di Palembang senilai Rp920 juta. Lalu ada 2 unit kendaraan roda empat dari warisan senilai Rp140 juta. Kemudian ada harta bergerak lainnya Rp49 juta dan harta lainnya Rp14 juta serta tercatat memiliki hutang Rp180 juta.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah berada di urutan keempat dengan laporan kekayaan saat menjabat Wakil Wali Kota Binjai dengan total harta kekayaan Rp905.625.000. Harta dimaksud meliputi, 3 bidang tanah dan bangunan dari hasil sendiri senilai Rp740 juta, 2 unit kendaraan roda empat senilai Rp260 juta dan Amir tercatat memiliki hutang Rp94.375.000.
Di urutan kelima, Kalapas Binjai, Sahata Marlen Situngkir yang tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp825 juta. Uraiannya, 7 bidang tanah dan bangunan dari hasil sendiri hingga warisan yang tersebar di Deliserdang, Medan dan Tebingtinggi senilai Rp545 juta. Lalu ada mobil Rp240 juta, harga bergerak lainnya Rp260 juta, kas dan setara kas Rp40 juta serta Kalapas tercatat memiliki hutang Rp160 juta.
Lebih lanjut, di urutan keenam ada Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra yang memiliki harta kekayaan senilai Rp518.473.768. Adapun harta dimaksud meliputi tiga bidang tanah dan bangunan senilai Rp1.020.000.000, kemudian ada 3 kendaraan roda dua dan 1 roda empat seharga Rp270 juta serta pria yang akrab disapa Haji Kires ini juga memiliki hutang Rp771.526.232.
Selanjutnya di urutan ketujuh, Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi yang memiliki harta Rp402.249.500. Adapun harta yang dilaporkan yakni, 3 bidang tanah dan bangunan yang berasal dari hibah dengan akta serta milik sendiri di Binjai hingga Langkat senilai Rp605 juta. Kemudian 2 motor senilai Rp15 juta dan tercatat memiliki hutang Rp217.750.500.
Dan terakhir di urutan kedelapan, Kapolres Binjai, AKBP Ferio Sano Ginting. Harta kekayaan Kapolres Binjai yang dilaporkannya senilai Rp235 juta. Harta ini terdiri dari 1 mobil Toyota SUV tahun 2015 yang merupakan hasil sendiri.
Sementara, data tidak dapat ditemukan di website LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni harta kekayaan Kepala BNNK, Danyon Brimob, Ketua Bawaslu, dan Kakan Kemenag Binjai. Juga ada Dandim Langkat, Danyon Raider 100/PS dan Danyon Arhanud 11/WBY. Sebelumnya, beberapa hari terakhir harta kekayaan para petinggi Polri dibongkar.
Hal ini tidak terlepas dari kritisi Presiden Jokowi soal gaya hidup mewah para polisi. “Ini yang semua Kapolda, Kapolres, Pejabat utama semua harus tahu bahwa keadaan ini harus mengerti sehingga memiliki sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini, hati-hati,” kata Jokowi di hadapan para petinggi Polri saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. (jpg/fajar)
