SUKOHARJO, RAKYATJATENG – Tinggal dua bulan lagi, tahun anggaran 2021 usai. Namun ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang minim serapan. Bupati Sukoharjo Etik Suryani meminta OPD terkait langsung melakukan tindak lanjut agar semua kegiatan bisa berjalan.
Minimnya serapan OPD terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian operasional kegiatan (POK) APBD 2021 di Auditorium Menara Wijaya Lantai 10, Rabu (27/10).
Serapan APBD dari semua OPD belum mencapai target 75 persen. Rata-rata baru mencapai 53,49 persen. Realisasi serapan anggaran tertinggi ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo sebesar 70,05 persen
Rampung rakor POK, seluruh OPD diminta langsung melakukan tindak lanjut agar semua kegiatan bisa berjalan optimal. OPD yang realisasi targetnya jauh dari target, harus segera melakukan pembenahan.
“Saya ingin ada tim yang menindaklanjuti. OPD membentuk tim percepatan agar realisasi segera naik,” tegas Etik Suryani.
Mengingat tahun anggaran 2021 hanya tersisa dua bulan, OPD harus gerak cepat. Menerapkan skala prioritas. “Saya tidak ingin di akhir tahun realisasi (program) tidak sesuai harapan. Tidak perlu berlomba lomba “mbijekne” tapi berlomba-lombalah dalam melaksanakan kegiatan sampai selesai,” terang Bupati.
Sementara itu, dalam paparan yang disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Asisten II Sekda RM Suseno Wijayanto, total anggaran APBD 2021 senilai Rp 2,247 triliun dan baru terealisasi Rp 1,202 miliar atau 53,49 persen.
Untuk OPD yang paling tinggi serapan anggarannya yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dari anggaran Rp 14,787 miliar terealisasi Rp 10,358 miliar (70,05 persen).
Kemudian di posisi kedua Dinas Perhubungan (Dishub). Dari anggaran Rp 37,331 miliar terealisasi Rp 25,660 miliar (68,74 persen). Berikutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari anggaran Rp 9,974 miliar terealisasi Rp 6,533 miliar (65,50 persen).
Untuk tiga OPD paling rendah serapan anggarannya, yakni DPUPR. Dari anggaran Rp 288,388 miliar, baru terserap Rp 77,898 miliar (27,01 persen). Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dari anggaran Rp 27,5 miliar baru terealisasi Rp 9,675 miliar (35,18 persen), serta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop dan UKM) dengan anggaran Rp 32,448 miliar baru terealisasi Rp 11,683 miliar (36,01 persen). (kwl/wa/dam/JPC)
