Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala politik Taliban Afghanistan, di Tianjin, China, Rabu (28/7/2021). Gambar diambil (28/7/2021). (ANTARA FOTO/Li Ran/Xinhua via REUTERS/HP/sa)
KABUL, RAKYATJATENG – Taliban telah menunjuk tokoh-tokoh lama mereka untuk menduduki jabatan menteri keuangan dan menteri pertahanan Afghanistan, kata dua anggota Taliban.
Penunjukan dilakukan pada saat kelompok tersebut mengalihkan fokus dari pengambilalihan kekuatan militer ke upaya bagaimana menjalankan negara dalam krisis.
Taliban belum secara resmi mengumumkan penunjukan tersebut, yang dikatakan seorang komandan akan berlaku sementara.
Namun, kantor berita Afghanistan, Pajhwok, mengatakan pada Selasa (24/8) bahwa Gul Agha telah ditetapkan sebagai menteri keuangan dan Sadr Ibrahim sebagai penjabat menteri dalam negeri.
Sementara itu, saluran berita Al Jazeera –yang mengutip keterangan seorang sumber di Taliban– melaporkan bahwa mantan tahanan Guantanamo, Mullah Abdul Qayyum Zakir, diangkat sebagai penjabat menteri pertahanan
Kemenangan Taliban, yang terjadi secara kilat dan tak disangka-sangka, membuat kelompok itu kini bergulat untuk menjalankan pemerintahan.
Taliban telah merebut kendali di semua kantor pemerintahan, istana kepresidenan, dan parlemen.
Selain memasukkan tokoh Taliban ke posisi-posisi kunci pemerintahan, kelompok itu mengandalkan para pejabat tingkat lebih rendah untuk memastikan pemerintahan di Kabul tetap berjalan.
Seorang pejabat Taliban di Kabul membenarkan bahwa sosok-sosok yang mengisi jabatan menteri sudah ditetapkan pekan ini.
Pejabat itu menambahkan bahwa orang-orang yang akan menduduki jabatan gubernur akan dipilih dari kalangan komandan Taliban yang paling berpengalaman dalam perang selama 20 tahun, yang baru saja berakhir.
Seorang komandan Taliban juga membenarkan bahwa beberapa orang sudah dipilih untuk dijadikan menteri. Namun, ia menekankan bahwa penunjukan itu belum dinyatakan secara resmi.
“Tadi malam kami melakukan pertemuan di istana kepresidenan, kami membahas hal ini tapi belum menetapkan atau mengumumkan satu pun,” katanya. (Antara)
