SOLO, RAKYATJATENG – Pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran 2021. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka akan menindaklanjuti dengan menertibkan surat edaran (SE) soal larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot.
“Saya tekankan ASN tidak boleh mudik. Kita menahan dulu (mudik) agar cepat pulih dari pandemi. Jangan sampai nekat mudik. Karena ini akan memicu naiknya grafik kasus Covid-19,” kata dia kemarin (28/3).
Suami Selvi Ananda ini tidak memungkiri mungkin banyak masyarakat yang protes atas larangan mudik Lebaran ini. Namun dia yakin ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ini sudah diperhitungkan dengan matang.
Di sisi lain dia tidak ingin kasus korona di Kota Solo melonjak usai libur panjang Lebaran. Karena bila harus menangani korona dari nol ini sagat melelahkan.
“Kita tidak mau mengulangi menangani korona dari nol karena itu membuat capek. Lebih baik kita menahan diri dulu (tidak mudik Lebaran),” tutur dia.
Gibran menegaskan, saat ini Kota Bengawan sudah masuk zona hijau. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Solo sudah tidak ada zona merah di 54 kelurahan. Kondisi ini akan terus dipertahankan dengan melakukan pencegahan-pencegahan. Salah satunya dengan larangan mudik Lebaran.
“Solo sudah masuk zona hijau semua. Vaksinasi terus dilakukan dan anak sekolah April sudah bisa masuk sekolah,” katanya.
Dengan status zona hijau rumah sakit rujukan korona juga sudah banyak yang kosong. Tidak ada yang merawat pasien korona. Dia khawatir jika ada mudik Lebaran rumah sakit rujukan akan dipenuhi kembali pasien korona.
“Soal tempat karantina bagi yang nekat mudik belum disiapkan. Saya buat dulu kebijakan-kebijakan untuk menjaga supaya Solo tidak merah lagi,” tandasnya.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Surakarta Ahyani mengatakan, meski masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, Pemkot Surakarta telah menimbang untuk melakukan uji swab antigen di sejumlah lokasi kedatangan pemudik seperti terminal, stasiun, dan bandara.
“Sepertinya masih harus pakai surat ketetangan sehat dan lainnya. Tapi kami upayakan tetap harus swab dulu di lokasi pusat-pusat transportasinya. Nanti tim dari puskesmas dan dinas perhubungan gerak terus untuk ini,” kata Ahyani.
Selain swab antigen, pemkot juga menimbang kemungkinan penyelenggaraan rumah karantina. Meski demikian, pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan lokasi karantina terpusat di Asrama Haji Donohudan untuk memastikan kapasitas di lokasi tersebut.
“Kalau hasil swab meragukan (reaktif) ya harus karantina dulu. Nanti diupayakan di Asrama Haji Donohudan. Kalau memang efektif di sana (Donohudan) ya akan diarahkan di sana. Kalau diperlukan nanti kita sediakan di Technopark. Soal rumkitlap (Benteng Vastenburg) bukan untuk karantina, itu untuk pasien,” jelas dia.
Pemkot Surakarta tidak akan melakukan penyekatan kecuali jika ada arahan dari pemerintah pusat. Untuk memaksimalkan pengawasan di kewilayahan, pemkot memilih memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo di kelurahan. Pengoptimalan Satgas Jogo Tonggo dianggap lebih efisien dalam pengawasan warga yang keluar masuk dalam satu lokasi.
“Yang tahu itu pendatang atau bukan kan warga sendiri, jadi Jogo Tonggo yang akan memonitor warga mereka,” papar Ahyani.
Meski memiliki sejumlah opsi, Pemkot Surakarta masih akan mematangkan terlebih dahulu rencana ini dalam rapat pembahasan mudik Lebaran dalam waktu dekat. Ini dilakukan agar pelaksanaan dan pengamanan Lebaran tahun ini lebih baik sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pengamanan lebaran tahun sebelumnya. “Nanti pembahasan soal mudik dilakukan bersamaan rapat Covid-19,” tegas dia. (rs/atn/fer/JPR/JPC)
