JEPARA, RAKYATJATENG – Wacana hak angket penangan Covid-19 yang diinisiasi Fraksi Nasdem disambut baik Fraksi Gerindra. Dengan begitu, ada 12 kursi dari dua fraksi yang berbeda yang mendukung bergulirnya hak angket. Fraksi Nasdem memiliki tujuh kursi dan Fraksi Gerindra memiliki lima kursi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jepara Purwanto mengatakan, jika wacana tersebut untuk kebaikan masyarakat Jepara, pihaknya siap mendukung.
Selama ini, penanganan Covid-19 di Jepara belum ada progres yang signifikan. Bahkan, masuk jajaran papan atas daerah zona merah di Jawa Tengah. ”Mestinya dengan dana yang cukup besar, ada kebijakan dan strategi yang terukur,” ujarnya.
Pihaknya menganggap, penanganan Covid-19 di Jepara belum maksimal. Akibatnya, angka terkonfirmasi positif semakin bertambah. Padahal dana yang dianggarkan mencapai Rp 203 miliar. ”Dampaknya kemana-mana. Mulai sektor ekonomi hingga pendidikan. Beberapa daerah bisa menggelar pembelajaran tatap muka, tapi Jepara belum bisa,” ujarnya.
Melalui hak angket itu, DPRD bisa melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hak angket bisa diajukan minimal tujuh anggota DPRD lintas fraksi. Kemudian diajukan kepada pimpinan DPRD untuk digelar rapat paripurna, guna pembentukan panitia angket.
”Dengan merapatnya Gerindra sudah lebih dari cukup untuk diajukan ke pimpinan dewan. Sambil jalan terus komunikasi dengan fraksi lain. Termasuk dengan Fraksi PDIP,” katanya.
Terpisah, Ketua Fraksi PDIP Edy Ariyanto mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap terkait usulan hak angket ini. Sebab, masih menunggu keputusan partai. ”Saat ini masih dalam kajian internal fraksi,” katanya.
Hal yang sama juga sampaikan Fraksi PKB. KH. Nuruddin Amin yang juga wakil ketua DPRD Jepara dari PKB masih mengkaji wacana itu. Terkait penanganan Covid-19, ia menilai kesadaran masyarakat sangat rendah. Sehingga membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Jepara kewalahan.
”Sebenarnya gugus tugas sudah berusaha maksimal. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat kan tetep tidak akan menghasilkan output yang optimal,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, Keadilan Sejahtera, Berkarya, dan Hanura (DKBH) M. Latifun memilih mengkaji terlebih dahulu usulan hak angket itu. Agar tidak latah dan bermanfaat untuk masyarakat. Bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.
”Kalau kepentingannya untuk meningkatkan kinerja, kami sepakat dan sepaham. Karena fraksi kami dari beberapa partai, jadi perlu didiskusikan agar hasilnya maksimal,” tegasnya.
Terkait penanganan Covid-19, ia menilai perlu kekompakan dan saling sinergi antara stakeholder. Sehingga terjalin kerja sama yang kuat dan saling mengisi.
Sementara itu, sejak Jumat (7/8) lalu kantor DPRD ditutup hingga lima hari. Lantaran ada anggota dewan dan sekretariat yang positif Covid-19. Mulai hari ini, aktivitas di kantor wakil rakyat itu, akan kembali berjalan sebagaimana biasanya.
Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Trisno Santoso kemarin. Di hari pertama kembali aktif, ada beberapa agenda yang sudah menanti. Di antaranya rapat pimpinan dan rapat Banmus untuk menjadwalkan ulang beberapa rapat paripurna yang sebelumnya sempat ditunda lantaran antisipasi Covid-19 di kantor dewan.
”Dua hari berturut-turut (Kamis dan Jumat, Red) ada rapat paripurna,” katanya.
Trisno menjelaskan, untuk tahap awal, semua anggota dewan dan sekretariat yang hasil swab-nya negatif dan tak menjalani isolasi mandiri masuk seluruhnya. ”Nanti akan kami lihat, jika terlalu padat bisa jadi dibagi setengah atau seperempat masuknya. Namun untuk besok pagi (hari ini, Red) masuk semua,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (4/8) anggota dan sekretariat DPRD menjalani tes swab. Selain orang-orang di lingkungan DPRD, dua keluarga almarhum Ketua DPRD Imam Zusdi Ghozali, istri dan anaknya juga turut diperiksa.
Hasil swab keluar Kamis (6/8) malam. Hasil swab dari gugus tugas disampaikan kepada Setwan Jepara dan diteruskan ke masing-masing anggota melalui Whatsapp. Diketahui ada dua anggota DPRD yang dinyatakan positif. (ks/war/emy/lin/top/JPR)
