JEPARA, RAKYATJATENG – Anggaran penanggulangan kekeringan di Jepara, Jawa Tengah, tahun ini berkurang empat persen dibandingkan tahun lalu. Anggaran tahun lalu sekitar Rp 22 juta. Sedangkan tahun ini Rp 19,2 juta.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Kusmiyanto mengatakan, pihaknya tetap bersyukur anggaran itu tak terpotong untuk Covid-19. Meski turun. Dia mengaku bakal kelimpungan jika anggaran kekeringan habis terpotong.
Sebab, setiap musim kemarau anggaran selalu tak cukup untuk menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak. Jika anggaran habis, droping air bersih hanya mengandalkan bantuan dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Dia menjelaskan, kebutuhan droping air tahun lalu mencapai Rp 260 juta. Pemenuhan kebutuhan itu, diambil dari APBD Rp 22 juta dan anggaran perubahan Rp 50 juta. Sedangkan sisanya, dari CSR dan bantuan lembaga atau instansi lain. ”Bantuan CSR masih jadi andalan kami tahun ini,” ujarnya.
Hingga kemarin, belum ada desa yang melapor terdampak kekeringan. Wilayah yang menjadi langganan krisis air bersih di antaranya Desa Blimbingrejo, Nalumsari; Desa Raguklampitan, Batealit; Desa Kedungmalang dan Karangaji, Kedung; Desa Kaliombo, Pecangaan; Desa Kunir, Keling; Desa Pendem, Kembang; Desa Jlegong, Keling; serta Desa Tunggulpandean, Welahan.
(ks/war/lin/top/JPR/JPC)
