REMBANG, RAKYATJATENG – Komisi IV DPRD Rembang kemarin memanggil tiga OPD yang menangani Covid-19. Salah satu agendanya melakukan pengawasan dan ingin melihat sejauh mana penyerapan anggaran untuk percepatan penanganan korona di Kota Garam.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang, Dumadiyono saat dikonfirmasi membenarkan ada rapat yang digelar di ruang komisi. Para anggota komisi mengundang OPD terkait covid. Melibatkan Dinas Sosial, Dinkes Rembang dan RSUD dr R Soetrasno Rembang.
”Agendanya menanyakan seberapa jauh penggunaan anggaran. Sudah diserap berapa persen, lalu anggarannya masih tersisa berapa miliar,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus, kemarin (4/6).
Misalnya, soal anggaran untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit plat merah ini. RSUD dr R Soetrasno, Rembang ada total dana Rp 9,288 miliar. Sampai sejauh ini anggaran yang sudah terealiasi Rp 3, 755 miliar. Sehingga sudah terserap 40,5 persen.
Kebetulan Senin depan ada rapat. Melibatkan pimpinan DPRD, termasuk komisi dan fraksi rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pusat. Untuk itu sebagai tugas pengawasan menanyakan OPD terkait seberapa jauh yang sudah diserap.
”Untuk RSUD dilaporkan digunakan untuk pembelian belanja sarana prasarana. Termasuk saat ini di rumah sakit sudah membeli tiga ribuan alat rapid test. Selain digunakan belanja peralatan penanganan covid, khusus persiapan pasien PDP maupun positif. Mulai perlak, selimut, kantong jenazah dan lain-lain,” terangnya.
Sementara, dari Dinas Sosial berapa jauh terkait penyerapan anggaran bantuan langsung tunai. Rembang dianggarkan Rp 36 miliar. Diberikan Rp 200 ribu perbulan sampai sembilan bulan. Dari semula Rp 600 ribu perbulan selama tiga tahun.
“Tahap pertama sudah dilakukan. H-1 sebelum lebaran sudah cair. Dengan sasarannya seharusnya 20 ribu KPM keluarga penerima manfaat. Dari data yang sudah dilaksanakan total 19, 113 KPM. Terkait sisa ditanyakan. Bulan Juni ada tambahan lagi 853 KPM. Jadi tambahan langsung ropel dua kali,” ujarnya.
Selanjutnya, sebatas menjalankan tugas pengawasan. “Kami terus kroscek lengkap benar atau tidaknya soal anggaran yang sudah digunakan. Kita ingin tahu anggaran-anggaran dana digunakan untuk apa saja,” imbuhnya.
Dinkes Rembang. Kebetulan diwakilkan, tidak langsung kepala Dinkes Rembang, Ali Syofi’i. Kebetulan masih di Semarang. “Sehingga diwakilkan para kabid. Sama untuk minta data lengkap seperti OPD lain,” ujar politisi Hanura.
(ks/noe/ali/top/JPR/JPC)
