JAKARTA, RAKYATJATENG – Ratusan pengusaha konter yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) melakukan aksi damai menentang Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 yang menyatakan jika 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya bisa registrasi 3 SIM card di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (2/4).
Ada sekitar 800 orang yang turut serta dalam aksi tersebut. Selain membawa spanduk bertuliskan kalimat-kalimat penolakan, mereka juga melakukan aksi teatrikal. Aksi tersebut menceritakan tentang beberapa pengusaha konter yang gulung tikar akibat adanya kebijakan tersebut. Di penghujung teatrikal, mereka juga membakar sebanyak 5 ribu kartu perdana. Jika dinilai, kartu perdana tersebut bernilai Rp 375 juta.
Juru Bicara KNCI DPC Malang Zulham Ahmad Mubarok mengatakan, ada beberapa tuntutan yang diajukan pada aksi damai kali ini. “Tuntutan kami yang utama adalah Menteri Kominfo Rudiantara membatalkan kebijakan 1 NIK maksimal 3 SIM Card. Mengapa? Karena itu pasti akan mematikan konter. Dampaknya sangat signifikan,” ujarnya di sela-sela aksi damai di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (2/4).
Dia menerangkan, di Indonesia saat ini ada sekitar 500 ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada konter. Sementara nilai perputaran rupiahnya ada sekitar Rp 430 triliun. Di Malang Raya sendiri, lanjut dia, ada sekitar 28 ribu orang yang menjadi pengusaha konter.
Zulham mengaku, kebijakan tersebut merupakan problem yang cukup berdampak bagi para pengusaha konter. “Jadi problem bagi kami jika kebijakan tetap berjalan. Usaha kecil akan mati, tidak ada celah lain bagi kami,” keluhnya.
Pasalnya, selama ini yang menjadi profit bagi para pengusaha konter yakni dengan berjualan kartu perdana. “Imbasnya omset turun hampir 80 persen. Apalagi harga paket data sangat mahal. (kartu) Perdana inilah yang menghidupi kami,” kata dia.
Pada aksi tersebut, pihaknya juga sempat melakukan hearing dengan anggota DPRD Kota Malang. “Diterima masukannya, nanti akan disampaikan ke Jakarta. Kami harap surat yang kami kirimkan akan diakumulasikan dengan kota lain sehingga jadi kebijakan nasional,” kata dia.
Dia mengatakan, jika aksi tersebut tidak ada tanggapan dari Pemerintah pusat, maka pihaknya akan melakukan aksi dengan massa lebih banyak lagi. Dia mengungkapkan, aksi damai ini juga digelar serentak di 27 kota di Indonesia. (JPC)