JAKAETA, RAKYATJATENG – Setelah sekian lama pemberlakuan moratorium guru, kini pemerintah bersiap membuka kembali kuota kebutuhan guru. Hal itu dilakukan sambil memperbaiki tata kelola soal rekrutmen guru.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah tak ingin sekolah-sekolah di Indonesia kekurangan guru.
“Meskipun sekarang rasio antara guru dengan murid sudah baik,” kata Puan di Jakarta, Senin (2/4).
Menurut Puan, pemerintah akan mengkaji kembali jumlah pasti kebutuhan guru. Termasuk soal penempatan dan spesialisasinya.
“Kami juga sepakat mengkaji aturan hukum jam kerja guru, berapa lama mereka berada di sekolah, bertatap muka dengan murid di sekolah, dan sebagainya,” ujar Puan.
Tak hanya itu, Puan menekankan perlunya koordinasi antara Kemendikbud, Kemenag, KemenPAN/RB, Kemenkeu, dan kementerian terkait lainnya dalam menjalankan tata kelola kebutuhan beserta rekrutmen guru.
“Yang paling penting adalah jangan sampai ada sekolah yang mengaku kekurangan guru karena itu dapat berarti menghambat upaya kita bersama mencerdaskan generasi muda bangsa,” kata dia.
“Jika sudah pasti berapa kebutuhannya, proses rekrutmen guru dan tata kelolanya dapat dijalankan secara bertahap mulai tahun 2018 ini, hingga nanti tahun 2024,” lanjut dia.
Di sisi lain, lanjut Puan, pemerintah juga fokus terhadap nasib guru honorer. Hal itu perlu dikaji agar para guru honorer dapat terus mengajar.
“Kita tentukan dulu jumlah pasti berapa kebutuhan guru, agar rasio yang sudah baik ini terus seimbang dan tidak ada lagi kasus kekurangan guru,” pungkasnya. (JPC)
