RAKYATJATENG, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla makan siang bersama, Senin (26/2). Keduanya menghabiskan waktu sekitar dua jam di Istana Negara sejak pukul 14.00 WIB.
Lalu apa yang dibahas?
“Urusan investasi dan ekspor, dan insentif-insentif yang minggu ini, setelah Pak Wapres dari Afghanistan nanti kita tanyakan lagi,” ujar Jokowi di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pertemuan Jokowi-JK siang ini bisa jadi kelanjutan pertemuan 6 Februari lalu, saat Jokowi bertandang ke kantor Wapres JK sambil menikmati makan siang hidangan dari Mufidah Kalla.
“Intinya kita mulai detailnya ada ceklis apa yang kita lakukan dan semuanya tadi secara detail sudah kelihatan semuanya,” terangnya.
Hal serupa juga diungkapkan Jusuf Kalla yang mengatakan pertemuan tersebut membahas masalah negara. Dia sampai telat menghadiri pertemuan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kantornya. Acara itu dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB, namun baru terlaksana sekitar 15.30 WIB.
“Saya minta maaf karena telat setengah jam. Tadi bicara dengan sebelah (Presiden) jadi telat datang. Biasa begitu kalau kami bicara negara lupa waktu,” kata dia di hadapan anggota KAHMI yang mengunjunginya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Jusuf Kalla menuturkan, perbincangan dengan Jokowi menyinggung banyak hal. “Bagaimana bangsa ini adil, bagaimana ekonomi adil, bagaimana ekonomi tumbuh tapi semua bisa menikmati, bagaimana kemiskinan dikurangi, bagaimana bersaing dengan Thailand, Malaysia, dan sebagainya,” kata dia.
Pertemuan Jokowi dan Jusuf Kalla menarik perhatian di tengah dukungan pencalonan Jokowi pada pemilihan presiden 2019 dari sejumlah partai. PDI Perjuangan, partai pengusungnya, tengah mengkaji kemungkinan mengajak Jusuf Kalla kembali mendampingi Jokowi.
Namun Jusuf Kalla dalam beberapa kesempatan menolak tawaran itu. Pagi tadi di Hotel Aryaduta, Kalla menyatakan tak bisa maju lantaran terbentur UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa menjabat selama dua periode.
Jusuf Kalla mengatakan, beberapa orang memang memiliki argumentasi lain mengenai aturan itu. Namun dirinya menyatakan ingin menghargai aturan konstitusi itu.
“Tentu kami tidak ingin lagi terjadi masalah. Waktu orde baru pada saat itu, Pak Harto tanpa batas. Kita menghargai filosifis itu, walaupun memang ada debatnya, ada argumentasi-argumentasi lain,” katanya. (tmp-dtc)
