FAJAR.CO.ID – Masih hangat perbincangan soal kartu kuning Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa. Presiden Joko Widodo yang diganjar kartu peringatan tersebut juga angkat bicara.
Seperti diberitakan, Zaadit mengacungkan kartu kuning kepada Jokowi saat menghadiri Dies Natalis UI di Kampus UI, Depok.
Jokowi pun berjanji akan mengajak Zaadit dan jajaran BEM UI ke Kabupaten Asmat, Papua.
“Mungkin nanti ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI ya,” kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah
Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018).
Dengan begitu, kata Jokowi, maka mahasiswa, khususnya BEM UI akan dapat menyaksikan langsung kondisi real
yang terjadi di Asmat Papua.
“Biar lihat dapat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di
daerah-daerah terutama Papua,” kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak akan mempermasalahkan aksi mahasiswa UI yang menjadi pro
dan kontra di kalangan politisi, akademisi dan masyarakat tersebut.
“Ya yang namanya aktivis muda ya namanya mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang
mengingatkan itu bagus sekali,” klaim Jokowi.
Sebelumnya, Zaadit mengaku jika kartu kuning itu diberikan sebagai peringatan kepada Presiden Jokowi atas
berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri, termasuk soal masalah gizi buruk di kabupaten Asmat,
Papua. Namun Jokowi menilai, sebaiknya BEM UI melihat langsung kondisi di Asmat.
Namin demikian, aksi kartu kuning dan tiup pluit pada Jumat (2/2) di kampus UI, Depok itu tak digubris oleh
Jokowi. Mahasiswa Fakultas MIPA itu akhirnya diamankan ke luar ruangan oleh pasukan pengamanan presiden.
BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang
besar. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua
dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
“Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk
Papua,” kata Zaadit.
BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai
Plt Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumut. Langkah ini dinilai
memunculkan dwifungsi Polri/TNI.
Lalu pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draft peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa).
Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. (fajar/rmol)
