FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara soal polemik penunjukan dua jenderal polisi untuk menjadi Penjabat Gubernur.
Jokowi justru mempertanyakan, mengapa dua penjabat yang telah ditunjuk oleh Mendagri Tjahjo Kumolo itu menuai polemik dan kegaduhan.
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku aneh kenapa penunjukan itu menuai masalah. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada penjabat Polri dan TNI menjadi Penjabat Gubernur.
“Dulu banyak yang dari TNI juga ada, dan Polri juga ada. Ya biasa-biasa saja, kenapa sekarang rame. Itu pertanyaan saya,” ujar Jokowi saat ditemui di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1).
Jokowi juga mengaku sampai saat ini belum ada surat yang dikirimkan kepadanya terkait dua nama Polri yang diusulkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Sehingga dia belum bisa berkomentar lebih banyak.
“Sampai saat ini belum masuk ke meja saya. Banyak yang berburuk sangka dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” katanya.
Sebelumnya, Irjen Pol Iriawan diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad Heryawan mulai 13 Juni 2018. Sementara, Irjen Pol Martuani Sormin disiapkan mengisi posisi Penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi yang habis masa jabatannya pada 17 Juni 2018.
Mendagri Tjahjo Kumolo berlasan sengaja meminta penjabat kepala daerah dari unsur Polri dan TNI, karena untuk menjaga daerah-daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama saat Pilkada serentak 2018.
Selain itu, ada alasan lain yang menjadi dasar Mendagri Tjahjo Kumolo. Yakni pada 2017 pihaknya juga menunjuk Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dan di Aceh diisi oleh Mayor Jenderal TNI Soedarmo. (Fajar/JPC)
