FAJAR.CO.ID – Mencegah pencaplokan tanah mereka dari pemukiman Israel, Lembaga Swadaya Masyarakat Palestina, Komite Kerja Serikat Pertanian (UWAC), akhir pekan lalu menggalang program penanaman ribuan pohon di lokasi strategis Yerusalem Timur dan Tepi Barat.
Dalam pernyataan tertulisnya, organisasi itu mengatakan program mereka adalah bentuk respons atas pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengakui sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejak pengakuan sepihak itu, Israel berencana mendirikan sejumlah banguan di Yerusalem dengan mengambil tanah warga Palestina.
“Langkah ini akan memperkuat pendirian rakyat Palestina di lapangan dan mempertahankan tanah kami dari pencaplokan dan penyitaan,” kata organisasi UWAC, seperti dilansir laman The Times of Israel, Selasa (26/12).
LSM yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat, ini bekerja sama dengan sejumlah ahli pertanian dan para petani untuk menjalankan program ini. Mereka mengatakan program ini dilakukan di Yerusalem Timur karena pemerintah Israel berencana membangun 6.000 bangunan pemukiman baru setelah Trump mengumumkan pengakuannya pada 6 Desember lalu.
Kementerian Perumahan Israel mengatakan mereka menargetkan pembangunan 14.000 pemukiman baru di Yerusalem setelah Trump mengakui kota itu sebagai ibu kota Negeri Bintang Daud.
Organisasi itu juga menyatakan mereka akan menanam pohon di sejumlah lokasi di Tepi Barat yang berada di bawah kekuasaan penuh Israel berdasarkan Perjanjian Oslo 1993 dan rakyat Palestina harus mendapat izin dari Kementerian Pertahanan Israel jika ingin melakukan aktivitas pertanian.
UWAC juga menuturkan, mereka akan menanam pohon di tanah sekeliling pemukiman Israel, Tekoa dan Beitar Illit, di sebelah selatan Yerusalem. Mereka menuding pemukiman itu dibangun untuk mencegah para petani Palestina bercocok tanam di tanah sekitar itu.
Kantor Administrasi Sipil Israel mengatakan, sudah mengetahui program LSM Palestina itu dan akan bertindak menentang pelanggaran tanah dengan tegas dan cepat.
LSM sayap kanan Israel, Regavim, yang mengawasi pembangunan dibuat rakyat Palestina, menyesalkan apa yang mereka sebut kegagalan pemerintah Israel melawan pembangunan ilegal Palestina.
“Ketika Otoritas Palestina bersegera membangun dengan dana bantuan dari Eropa, pemerintah Israel dan lembaga sipil yang bertanggung jawab atas ini malah mengabaikan wilayah,” kata pernyataan Regavim. (TI/int)
