FAJAR.CO.ID – Sangat deras desakan dari bawah kepada pemerintah Indonesia untuk bersikap terkait pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Walau demikian, bukan berarti pemerintah menutup telinga dan mata.
Masalah Rohingya sudah disikapi pemerintah, juga dengan menawarkan solusi bagi kaum minoritas yang tertindas di negaranya itu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Priansari Marsudi, mengaku sudah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonuo Guterres, pada Jumat malam (1/8/2017). Dalam pembicaraan itu Guterres mengapresiasi Indonesia lantaran berperan dalam membantu etnis Rohingya.
Selain itu, Retno juga menyampaikan seruan untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. “Semua kekerasan harus dihentikan, proteksi harus diberikan kepada semua umat,” jelas Menlu.
Jauh sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) juga telah menawarkan solusi untuk menampung pengungsi Rohingya yang dibantai di negaranya, Myanmar, dan diusir oleh tetangga, Bangladesh.
Ketua Aspeksindo, Muh Basli Ali, menerangkan bahwa keseriusan menampung pengungsi Rohingya dibuktikan dengan menyiapkan pulau siap huni. Pulau yang juga dilengkapi fasilitas dan keperluan untuk menyambung hidup.
“Kita siapkan pulau, lengkap perahu nelayan, jaring, masjid, rumah, dan sekolah,” tutur Basli Ali kepada FAJAR.co.id, beberapa waktu lalu.
Dengan fasilitas yang lengkap seperti itu, pengungsi Rohingya bisa melanjutkan harapan hidup di Indonesia yang lebih cerah dan tentu saja lebih aman.
“Warga Rohingya tinggal bekerja, bertahan hidup, dan berkemajuan di bumi nusantara Indonesia,” sambung Basli Ali yang juga Bupati Kepulauan Selayar, Sulsel.
Aspeksindo adalah asosiasi nasional pemerintah daerah untuk memperjuangkan pembangunan di wilayah kepulauan dan pesisir. Tetapi, dengan adanya musibah kemanusiaan yang dialami warga Rohingnya, Aspeksindo siap mengulurkan tangan, menyelamatkan mereka dari pembantaian yang tak berprikemanusiaan.
Solusi yang ditawarkan Aspeksindo merupakan bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam masalah Rohingya.
Namun demikian, harus diakui pemerintah bahwa sikap dan komentar Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah ini belum terdengar hingga sekarang.
Padahal, yang terjadi di Rohingya sangat mengerikan, dan sudah semestinya kepala negara mengeluarkan pernyataan tegas terkait hal itu.
“Yang terjadi di Rohingya lebih mengerikan dari di Paris dan London, tapi sampai sejauh ini kita belum dengarkan satu ungkapan apapun dari Pak Presiden,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (3/8/2017).
Apalagi peristiwa perburuan hingga pembantaian etnis Rohingya bisa berdampak pada Indonesia maupun negara Asia Tenggara lainnya. Sebab, mereka bakal mengungsi ke negara sekitar Myanmar itu. Toh nyatanya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang sangat dihormati di kawasan Asia Tenggara memiliki relasi cukup baik dengan umat budha yang ada di sini.
Karenanya, Jokowi perlu bersuara lantang dan terbuka kepada pimpinan Myanmar untuk menghentikan tragedi Rohingya.
(fajar/dna/jpc)
