FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pembantaian terhadap warga sipil Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar di negara bagian Rakhine, harus dihentikan.
Anggota Komisi I DPR Sukamta mendesak negara-negara ASEAN harus melakukan pertemuan darurat soal masalah tersebut.
“Semua pihak saat ini harus fokus untuk menghentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak Militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar,” kata Sukamta di Jakarta, Sabtu (2/9).
Sekretaris Fraksi PKS DPR ini menilai kondisi saat ini harus segera direspons negara-negara ASEAN dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil yang berjatuhan banyak. Tak terkecuali anak-anak dan perempuan.
Jika merunut kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Militer Myanmar pada tahun 60-an dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya, Sukamta memandang tindak kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun ini bisa dikategorikan pembersihan etnis (ethnic cleansing), sehingga jelas termasuk pelanggaran HAM berat.
“Karenanya harus ada tindakan sesegera mungkin. Kondisi saat ini sudah darurat kemanusiaan. Jika tidak ada desakan yang kuat dari dunia internasional, korban jiwa akan semakin banyak,” ucap politikus asal Yogyakarta ini.
Dia menambahkan, Indonesia yang selama juga cukup didengar oleh Pemerintah Myanmar diharapkan memainkan peran yang lebih besar dengan secara langsung menyodorkan solusi yang lebih strategis.
Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman suku dan agama, bisa ditularkan kepada Myamnar. “Upaya rekonsiliasi juga perlu didorong, setidaknya dengan mempertemukan antara 3 pihak, militer, kelompok sipil yang dimotori Aung San Suu Kyi serta perwakilan suku-suku. Indonesia sangat mungkin untuk diterima memediasi berbagai pihak tersebut,” tandasnya. (Fajar/jpnn)
