FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Berbagai cara dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.
Tak ingin kasus lepasnya Sipadan-Ligitan terulang, sebanyak 16.056 pulau telah didaftarkan ke PBB. Pulau-pulau tersebut juga telah diberi nama.
“Setidaknya kita sudah mendapatkan pengakuan terhadap pulau-pulau tersebut,” ujar Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/8/2017).
JK mengatakan, tidak ada penambahan pulau baru di wilayah Indonesia dan sekitar tiga ribu pulau di Indonesia dihuni oleh masyarakat. Oleh karenanya, pendaftaran nama pulau menjadi hal penting.
Kebijakan pemerintah sejalan dengan pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) di Makassar pada 10 Agustus 2017.
Asosiasi yang diketuai Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali, ini punya beragam fungsi. Selain mengembangkan potensi daerah kepulauan dan pesisir, juga untuk mencegah klaim dari negara lain khususnya terhadap pulau terluar.
“Kita semua tahu betapa besar potensi daerah di pesisir dan kepulauan. Makanya Aspeksindo dideklarasikan. Nantinya kita bisa mendata setiap pulau yang kita miliki dengan cermat. Jadi tak ada lagi pulau tak terjamah yang menjadi incaran negara lain,” jelas Basli.
Di Selayar sendiri, sebelum Basli menjabat, banyak pulau tak bernama dan bertuan, namun kini semua terdata dengan baik.
Bahkan, sejumlah pulau diberi nama sesuai dengan penjabat negara sebagai ungkapan penghormatan. Di Selayar ada pulau yang bernama Jokowi dan JK, presiden dan wakil presiden RI.
Warga Kepulauan Selayar ikut senang dengan pemberian nama tersebut. Maklum, setelah Jokowi Island ramai jadi pembahasan media, kebupaten di ujung Selatan Pulau Sulawesi makin dikenal publik. (*/fajar)
