FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bukan hanya instrospeksi diri, Jaksa Agung diminta untuk revolusioner di bidang pengawasan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.
“Jaksa agung perlu inisiatif yang lebih dalam. Revolusioner,” sebutnya saat ditemui di The Stone Hotel, Kuta, Bali, Jumat (4/8).
Pengawasannya bisa dengan membuka hotline atau kotak pengaduan masyarakat tentang perilaku jaksa yang suka meminta uang terhadap sebuah perkara yang ditangani Kejaksaan. Namun pengaduan itu tetap harus di pilah.
“Bikin hotline ke masyarakat dan hanya diketahui oleh tim kejaksaan secure. Jaksa yang baik kan banyak. Punya tim, itu yang pilah. Kalau ada yang mencurigakan, itu diawasi terus,” saran Arsul.
Jika ada pengaduan dan gerak-gerik oknum kejaksaan itu benar mencurigakan, selanjutnya kata dia dibentuk satgas khusus untuk melakukan OTT internal sendiri.
“Misal ada masyarakat diperas oleh kejaksaan, malah transaksinya didorong berjalan dengan jaminan yang menyerahkan itu tidak bisa dikenai pasal suap dong. Jadi harus dilindungi. Kemudian ditangkap sendiri,” jelas sekretaris jenderal PPP itu.
Nah, yang melakukan OTT katanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). “Jadi sudah saatnya Jaksa Agung dilevel pengawasan (jamwas) itu dilakukan OTT sendiri dari pada di-OTT KPK terus,” singgung Arsul. (Fajar/JPG)
