FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah mengimpor garam sebanyak 75 ribu ton menuai kritik. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, pemerintah seharusnya mengkaji dan menginventarisir masalah secara cermat mengapa terjadi kelangkaan garam sebelum memutuskan melakukan impor.
“Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam kita,” terangnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Selasa (1/8).
Dia menegaskan, petani garam harus diproteksi agar tidak menderita kerugian akibat kebijakan impor yang mudah saja dikeluarkan dengan dalih kelangkaan stok. Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam.
“Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani. Memang pemerintah harus menstabilkan harga tapi jangan melulu orientasinya impor, seolah semua masalah selesai dengan impor,” cetusnya.
Dia mendapat informasi terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional yang sejatinya belum klir datanya. Artinya, belum didapat angka total stok garam nasional saat ini. “Maka, jangan buru-buru buka keran impor,” tegasnya.
Dia berpendapat, pemerintah seharusnya bekerja keras menyerap garam petani, giat mendorong dan mendukung optimalisasi produksi para petani garam dalam negeri. Khususnya garam untuk konsumsi.
Dengan garis pantai dan lautan yang luas, menurutnya, semestinya pemerintah bisa lebih optimal mengembangkan industri atau produksi garam nasional. Sebab bagaimanapun hal itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibandingkan negara lain.
“Ini soal mindset dan keberpihakan negara kepada petani dan industri garam. Dengan peningkatan luas tambak garam skala ekonomi dan teknologi pengolahan, seharusnya kita bisa meningkatkan produksi garam baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya. (dna/jpc/fajar)
