FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berhati-hati dalam menggunakan uang jemaah haji untuk keperluan investasi di bidang infrastruktur.
Sebelumnya, Ketua BPKH Anggito Abimanyu mengaku siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur.
“BPKH jangan sembarangan mengeluarkan statement. Karena itu murni uang umat yang tidak boleh dipindahkantangankan atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan pemiliknya,” kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Jumat (28/7).
Dana haji yang dimaksud adalah untuk biaya pendaftaran calhaj agar mendapat porsi keberangkatan.
Dana ini biasa disebut dengan dana awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Jumlah uang setoran awal jemaah haji sampai 2016 sudah mencapai jumlah Rp 95,2 triliun.
Menurut Zainut, dana setoran awal haji selama ini hanya dimanfaatkan untuk menyubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji.
Itu pun hanya diambil dari nilai manfaat dari hasil investasi di sukuk atau surat berharga negara syariah.
Dengan begitu, meringankan biaya calon jemaah haji pada musim haji tahun berjalan.
Menurutnya, akumulasi dana haji setiap tahun semakin besar karena animo masyarakat untuk mendaftar haji kian banyak.
“Menurut saya, sebelum hal tersebut dilakukan hendaknya BPKH melakukan konsultasi dengan berbagai pihak. Baik dengan ormas Islam, khususnya dengan MUI, tokoh-tokoh ulama maupun dengan para ahli finansial,” terangnya. (esy/jpnn)
