FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gebrakan ini telah diwujudkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan meluncurkan program ekonomi syariah di sektor pertanian, seperti Program Domba Nasional (Prodombas) dan Program Konco Jagung.
Hal tersebut diutarakan Ketua Umum MUI, K.H. Ma’ruf Amin, pada acara Tasyakur Milad ke-42 Mejelis Ulama Indonesia di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Jokowi – JK yang telah bersinergi dengan elemen-elemen umat Islam untuk mewujudkan program ekonomi umat, termasuk di sektor pertanian.
“Sesuai arahan presiden, program (ekonomi umat) telah melibatkan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan. Insyaallah, kemitraan sejajar antara elemen umat Islam dengan lembaga pemerintah maupun pengusaha dapat membawa ekonomi umat semakin berkembang di masa yang akan datang,” ucap Ma’ruf Amin, disambut tepuk tangan meriah dari peserta Tasyakur Milad.
Lebih lanjut, Ketum MUI menyampaikan pentingnya untuk membangun sinergi dalam memberdayakan ekonomi umat. MUI pada bulan April lalu telah mengadakan Kongres Ekonomi Umat dan mendeklarasikan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia.
“Kenapa harus arus baru? Karena yang lama pembangunannya dilakukan dari atas atau top down. Tadinya diharapkan dengan adanya konglomerat, (hasil pembangunan) bisa menetes ke bawah. Tapi kenyataannya tidak netes-netes,” jelas Ma’ruf Amin.
Ia menegaskan bahwa umat sebagai bagian terbesar dari negara ini harus diberdayakan dan diperkuat, sehingga dibutuhkan usaha bersama untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu, Ma’ruf Amin mengapresiasi upaya pemerintah saat ini yang telah berupaya untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi.
“Presiden telah mengungkapkan pentingnya menghilangkan kesejangan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Alhamdulillah apa yang dilakukan MUI dapat disinergikan dengan kementerian dan lembaga pemerintah melalui kekuatan ekonomi umat,” ucapnya.
Sejalan dengan komitmen MUI dalam wujudkan ekonomi umat, untuk sektor pertanian, Pemerintah Jokowi-JK telah meluncurkan berbagai program, di antaranya memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan refocusing anggaran dengan menitikberatkan pengeluaran pada belanja bantuan bagi petani. Hal tersebut diwujudkan melalui perbaikan jaringan irigasi tiga juta hektar, bantuan alat mesin pertanian 80 ribu unit per tahun, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, dan perluasan area tanam.
Kementerian Pertanian juga wujudkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani antara lain program pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga atas dan harga bawah, serap gabah petani dan produk pangan strategis lain, kemitraan petani jagung dengan GPMT, kemudahan petani akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta asuransi pertanian.
Kerja sama dengan ormas Islam di sektor pertanian juga dijalin pemerintah bersama Nahdalatul Ulama (NU).
Kerjasama NU dan Kementerian Pertanian di antaranya berupa pembangunan pertanian di sejumlah daerah melalui organisasi di bawah kepengurusan NU, seperti Fathayat, Muslimat, dan Ansor.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan kerja sama dengan semua pihak, termasuk ormas Islam dibutuhkan agar ekonomi dapat terdistribusi merata. Amran juga berharap NU dapat melakukan pendampingan hingga pelatihan yang maksimal kepada petani agar mampu menanam varietas dengan kualitas baik sehingga bisa menguntungkan.
Upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi disambut baik Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Said Aqil mengatakan, dirinya siap membantu Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas untuk kesejahteraan petani. Dia juga mengungkapkan dukungannya kepada kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan pemerataan kesejateraan.
“Jika ada kebijakan baru, gebrakan apapun dari Menteri Pertanian saya di belakang pak Menteri, untuk kebijakan pro rakyat saya akan backup,” ungkap Said Aqil. (rls/fajar)
