FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara kian hangat dibahas. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan pemindahan ibu kota mulai terlaksana tahun depan (2018).
Oleh sejumlah pihak, rencana ini dianggap terburu-buru. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, salah satu yang komplain.
Menurut Fahri, ada baiknya pemerintah terlebih dulu membangkitkan perekonomian rakyat daripada memikirkan pemindahan ibu kota negara.
“Kita miskin sekarang, semua lagi dipotong, subsidi lagi dicabut.
Yang jelas kop surat berubah, alamat semua berubah. Maksud saya, tidak usah dalam keadaan gini, kita bangkitkan dulu ekonomi,” jelas Fahri di komplek parlemen, Jakarta, (Selasa, 4/7/2017).
Dia menyarankan, daripada memindahkan ibu kota, lebih baik memperluas wilayah DKI Jakarta. Seperti yang dilakukan Malaysia saat kepemimpinan Mahatir Mohammad dengan membangun Putra Jaya, namun ibu kota tetap di Kuala Lumpur.
“Ada Putra Jaya, semua kantor pemerintah dipindahkan ke sana. Dulu juga zaman Pak Harto direncanakan ke Jonggol, sudah dilakukan pembebasan tanah ribuan hektar,” imbuh Fahri. (wah/rmol/fajar)
