FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan sekolah lima hari yang bakal diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai banyak protes dari organisasi kemasyarakat (Ormas) Islam.
Mendapat banyak protes, Mendikbud RI Muhadjir Effendi lantas angkat bicara. Menurut Muhadjir, kebijakan sekolah lima hari itu merupakan hasil keputusan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
“Ratas itu (3 Februari 2017, red) memutuskan, presiden menyetujui usulan mendikbud terkait upaya mensinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai,” kata Muhadjir saat ditemui wartawan usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (19/6).
Dengan adanya perubahan libur sekolah dari enam hari menjadi lima hari per minggu, maka Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai hari libur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia.
“Ini hasil ratas, jadi tidak betul kalau saya bertindak tanpa dasar ratas,” tegas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Saat ini kebijakan sekolah lima hari masih disinkronkan oleh Istana. Sebab, Presiden Jokowi meminta aturan itu ditata ulang melalui Peraturan Presiden (Perpres), bukan Permendikbud.
Saat ditanya apakah rancangan Perpres masih mengatur sekolah lima hari per minggu, Muhadjir mengaku belum mengetahuinya. “Belum tho, bergantung nanti bagaimana perpres,” pungkas dia. (Fajar/jpnn)
