FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, Menurut Yusril, Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi.
Untuk itu, dirasa perlu adanya Pembentukan forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah memiliki peran penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
“Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu seperti dilansir Rmol (Jawapos Grup).
Yusril menambahkan, antara GNPF MUI, tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar semuanya beriktikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara.
“Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi,” sambung dia.
Sebelumnya, permintaan agar Yusril membentuk forum tersebut disampaikan Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jum’at (16/6).
Yusril mengatakan, dia mengenal baik Rizieq, ulama dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya, kata dia, umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan.
Terhadap permasalahan ini, Yusril mengatakan bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukan melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi.
Untuk itulah, menurut Yusril, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemerintah.
Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan “kriminalisasi” terhadap ulama dan aktivis.
“Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini harus dicarikan jalan keluarnya,” katanya. (rmol/fajar).
