JAKARTA, RAKYATJATENG – Isu rencana kocok ulang (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju terus menjadi perhatian publik. Bukan hanya soal nama-nama menteri yang dianggap layak diganti. Ada juga survei yang memotret harapan warga terhadap sosok yang pantas masuk ke dalam kabinet pemerintahan dalam reshuffle mendatang.
Menurut hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), Susi Pudjiastuti yang paling diinginkan kembali menjadi menteri dengan skor 37,2 persen. Lalu, ada Arief Yahya dengan 32,2 persen dan Dahlan Iskan 31,4 persen.
Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menjelaskan, tiga nama teratas itu memiliki rekam jejak cukup baik di mata publik. ”Sehingga kembali diinginkan untuk masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju,” ungkap pria yang juga pengajar di Universitas Telkom dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut.
Nama lain yang diharapkan masuk kabinet adalah Rizal Ramli (28,8 persen), Ignasius Jonan (27,1 persen), dan Hanif Dhakiri (0,9 persen). Ada juga nama dari kalangan nonparpol, yaitu Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (20,5 persen) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (0,6 persen).
”Sekarang tinggal menunggu keputusan presiden, apakah benar akan melakukan pergantian menteri atau hanya untuk kiasan pidato saja,” ucap alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Survei yang sama menangkap penilaian publik terhadap sebelas menteri yang layak diganti. Menurut Dedi, para menteri yang layak diganti adalah mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo.
”Hal itu menjadi ujian dilematis bagi presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik,” terang dia.
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memprediksi Presiden Jokowi akan mempertahankan sejumlah menteri meski memiliki kinerja kurang baik. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Selain itu, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tengah menjadi sorotan publik serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Salah satu alasannya adalah faktor politik. Airlangga misalnya. Posisinya sebagai Menko Perekonomian tidak akan terusik. Sebab, kapasitasnya adalah ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar). Apalagi, partai dengan lambang pohon beringin itu termasuk salah satu parpol pendukung pemerintah.
”Saya kira posisi Pak Airlangga tetap aman meski gagal mempercepat realisasi stimulus dunia usaha dan UMKM,” bebernya.
Selain itu, Bhima berharap Jokowi mengevaluasi kinerja Sri Mulyani. Menurut dia, mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut kurang gigih menjaga pembiayaan utang secara lebih bijaksana. ”Rasio utang kita terus naik dan beban pembayaran bunga utang menggerus belanja,” katanya. (JPC)
