JAKARTA, RAKYATJATENG – Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle terus disuarakan banyak kalangan. Hal itu makin menguat setelah Jokowi memarahi para menterinya karena belum ada kinerja luar biasa soal penanganan Covid-19.
Merespons hal itu, Pengajar Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UNBRAW) Hasan Ubaid menilai, pernyataan keras presiden kepada para menterinya merupakan hal yan wajar. Karena menurutnya sejauh ini masyarakat yang terkena imbas dari pandemI Covid-19 harus lebih merasakan kehadiran negara dalam membantu mereka.
“Saat ini hadirnya pemerintah di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani krisis yang disebabkan pandemi Covid-19. Menteri sebagai perpanjangan tangan presiden harus hadir dan sigap merespons masalah di masyarakat. Sejauh ini kementerian yang belum maksimal antara lain kementerian kesehatan, bidang sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata Hasan dalam acara diskusi webminar.
Selain itu, lanjutnya, masalah bantuan sosial yang harus didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan juga menjadi masalah sendiri. Menurutnya, kevalidan data dan ketepatan sasaran penerima bantuan masih jauh dari harapan karena banyak orang yang mampu bisa menikmati bantuan tersebut.
“Dalam hal bantuan sosial, Kementerian Sosial yang paling mendapat sorotan, terutama soal data. Saya rasa Presiden Jokowi mengerti benar masalah bantuan kepada masyarakat masih belum terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Poldata Fajar Arief Budiman menilai, selain masalah kesehatan dan bantuan sosial, pendidikan juga menjadi perhatian presiden karena masih menimbulkan masalah di berbagai daerah.
Oleh karena itu, Fajar menyarankan, jika ada reshuffle kedepannya pos kementerian pendidikan menjadi salah satu pertimbangan yang harus dirotasi. Karena, masalah pendidikan hari ini semakin kompleks.
“Sebab, sosok menteri paling tidak harus mampu memposisikan diri secara kolaboratif bersama segenap masyarakat pendidikan Indonesia yang juga peduli dan kritis dengan soal pendidikan. Jangan eksklusif, harus mampu bersama-sama, membangun gotong royong,” tutur Fajar yang merupakan pakar kebijakan publik alumni Univesitas Padjajaran Bandung (Unpad) ini.
Fajar menganjurkan, nama-nama menteri yang relatif masih muda dan memiliki basis sosial yang baik untuk masuk kabinet. Bisa jadi, nama-nama seperti Sunanto Ketua Pemuda Muhammadiyah, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum GP Ansor, Alisa Wahid Ketua Gusdurian, Ketua Inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko, Arif Rosyid mantan Ketua Umum PB HMI, dan Dimas Oky Nugroho, Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa.
“Namun, yang pasti siapapun menterinya tidak ada kepentingan apapun dan punya keberanian menghadapi krisis. Tentu harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif. Mampu berkolaborasi dengan berbagai institusi dan berkomunikasi dengan rakyat,” pungkasnya. (JPC)
