FAJAR.CO.ID – Komisi VI DPR RI mengkritik pedas kinerja Bulog belakangan ini yang dinilai anjlok, mulai dari serapan gabah anjlok hingga kasus beras oplosan yang marak.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Bambang, Haryo Sukartono, ramainya masalah-masalah tersebut menunjukkan buruknya pengelolaan Bulog, dan jajaran direksi Bulog harus dirombak.
Dia menegaskan, lembaga dengan fungsi penting seperti Bulog harus dikelola sumber daya manusia andal.
“Bulog jamin satu komoditas saja sudah gagal total. Bertugas menyimpan stok beras saja sudah tidak profesional dibandingkan swasta yang punya teknologi penyimpanan beras. Dan Bulog ini hanya bisa menyerap 2,3 juta ton beras dibanding dari swasta yang bisa menyerap 40 juta ton lebih,” ujar dia di Jakarta, Jumat (16/2/2018).
“Ini berarti Bulog itu tidak bisa berfungsi sebagai stabilitas pasar. Bulog ini gagal total. Daripada begitu, yang pertama dilakukan SDM-nya harus diberhentikan semua. Ini sudah rusak total.”
Yang lebih menyedihkan, kata dia, beras Bulog yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan operasi pasar malah diselewengkan.
Kasus terakhir, pejabat Bulog Bolaang Mongondow ditangkap karena mencoba menyuap aparat. Itu menunjukkan betapa pejabat Bulog sekarang sudah tidak patut lagi dipertahankan.
“Oplos beras ini sudah tindakan biadab karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan harusnya KPK itu turun, kejaksaan turun, kepolisian juga turun. Tangkap semua oknum-oknum yang lakukan seperti itu (oplos beras) yang dilegalkan oleh pimpinan Bulog ini. Ini sudah tahu (Bulog) bobrok seperti itu tapi masih saja diberi tugas impor beras,” katanya.
Namun dia kembali menggarisbawahi, yang bermasalah saat ini bukanlah institusi Bulog itu sendiri, melainkan SDM-nya. Karena itu, tidak ada pilihan lain, Presiden Jokowi harus mengganti direksi Bulog dengan SDM yang punya integritas tinggi dan kompeten urusan pangan.
“Di luar negeri itu pemilihan pejabat di BUMN (Bulog) sangat selektif. Tidak seperti sekarangi ini dimana pemilihan direksi hanya berdasar like and dislike,tidak berdasarkan kompetensi dan integritas tinggi. Jadi Bulog jangan lagi diserahkan orang berlatar perbankan,” pungkas Bambang. (dil/jpnn/fajar)
