FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Konflik internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bakal berimbas pada pencalonan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Pasalnya, Hanura sebelumnya telah menyatakan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut maju kembali sebagai calon presiden.
Namun dengan munculnya konflik, tak tertutup kemungkinan sikap pemilih Hanura di akar rumput akan berubah.
“Ingat, dalam demokrasi satu suara menjadi penting. Nah, Hanura ini kan partai yang memiliki kursi di DPR. Artinya, memiliki banyak pemilih. Pemilih Hanura inilah yang dibutuhkan oleh Jokowi,” ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada JPNN, Jumat (19/1).
Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini juga menilai, konflik internal Hanura sedikit banyak bakal merepotkan pemerintah. Pasalnya, dua kubu yang ada akan mencoba saling berebut keabsahan. Karena untuk dapat diakui sebagai pengurus yang sah, harus ada Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Jika pemerintah mengabulkan permohonan pihak tertentu, maka tak tertutup kemungkinan pihak lain akan mengecam sikap pemerintah. Karena kedua kubu merasa paling sah untuk diakui sebagai pengurus Hanura.
“Saya punya keyakinan, baik kubu OSO (Oesman Sapta Odang) maupun kubu Daryatmo (yang diprakarsai Sarifudin Sudding, red) akan merapat ke Jokowi. Tapi jika salah satu pihak yang dinyatakan sah, pihak lain tidak akan terima, maka ujungnya pemerintah dituding tidak peka,” katanya.
Karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai Hanura sebaiknya segera menyelesaikan konflik yang ada. Karena jika berkepanjangan, bukan tidak mungkin malah gagal menjadi peserta Pemilu 2019.
“Bermusyawarah dan berdamai merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Hanura keluar dari konflik internal,” pungkas Ujang.(Fajar/jpnn)
