FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Airlangga Hartarto akhirnya resmi ditahbiskan sebagai pengganti Setya Novanto dengan menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
Sayangnya, hal itu diyakini bakal bisa menyeret Presiden Joko Widodo ke lubang hitam yang jelas akan berpengaruh pada pemerintahannya.
Hal itu berkaitan dengan keengganan Airlangga untuk meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Jokowi-JK.
Karena itu, desakan berbagai pihak yang meminta Airlangga sadar diri dan segera mundur sebagai menteri pun terus meneyeruak.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, ada risiko yang harus ditanggung Jokowi jika Airlangga bersikukuh.
Sebab, hal itu akan melanggar janjinya politiknya dalam mengangkat seseorang dalam jabatan menteri atau para pembantunya untuk tidak rangkap jabatan.
“Itu clear. Memang harus memilih dan itu sesuai komitmen tingkat tinggi Jokowi dulu,” kata Pangi, Jumat (15/12).
Pangi kemudian menyoroti dua poin komitmen Jokowi saat menjabat Presiden.
Pertama, bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan melakukan politik bagi-bagi kekuasaan.
Kedua, ia juga menyatakan bahwa anak buahnya tidak boleh rangkap jabatan.
Dirinya khawatir janji itu dilanggar dan konsentrasi Airlangga menjadi terbelah, antara Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.
“Sebagai menteri Airlangga harusnya sadar. Tanpa disuruh, Artinya mengundurkan dirilah,” katanya.
Lebih lanjut Pangi menjelaskan, jika Jokowi memperkenankan Airlangga rangkap jabatan, konsekuensinya bakal berdampak pada penilaian buruk publik.
“Jangan karena satu Airlangga akhirnya merusak tradisi politik yang menurut saya cukup bagus,”
“Bahwa, pembantu presiden harus fokus kerja bagaimana membantu program-program di kementerian bukan mengurus partai. Airlangga tanpa perintah harus menangkap sinyal dari Jokowi,” tutup Pangi. (Fajar/pojoksatu)
