FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menyarankan agar partai Golkar pertahankan mekanisme demokrasi dalam pemilihan Ketua Umum.
Pasalnya, putusan DPP telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum gantikan Setya Novanto melalui aklamasi dalam rapat pleno, yang tidak berdasar pada AD/ART.
“Saya menghormati Pak Airlangga, beliau tokoh unggulan, sangat layak sebagai pemimpin partai dan bahkan pemimpin nasional. Tapi apakah aklamasinya harus dipaksakan lewat jalan pintas seperti ini,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Jumat (15/12).
Lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI, penunjukan Airlangga sebagai Ketum Golkar ini bisa menimbulkan masalah baru di tubuh partai berlambang Pohon Beringin ini. “Saya khawatir ini langkah berisiko dan menjadi lubang delegitimasi bagi partai. Kita ingin bangun Golkar yang solid,” ungkapnya.
Untuk itu, Priyo meminta agar mantan partai penguasa di Orde Baru ini pertahankan mekanisme demokrasi dalam pemilihan Ketua Umum, dan memberikan kesempatan kepada semua kader yang potensi bertarung menjadi pemimpin partai.
“Saya anjurkan Golkar tetap pertahankan mekanisme demokratis, berkompetisi secara sehat. Buka pintu lebar-lebar kepada siapapun figur yang ingin maju, perlakukan semuanya dengan adil dan fair,” pintanya.
“Tidak perlu ada penghalangan atau cara-cara berlebihan yang itu bisa berakibat fatal dan berisiko,” tutupnya. (Aiy/Fajar)
