FAJAR.CO.ID – Posisi Setya Novanto selaku Ketua Umum Golkar sedang di ujung tanduk. Kemungkinan besar Novanto bakal lengser karena kasus korupsi e-KTP yang menjeratnya.
Pada situasi tersebut, perlahan timbul riak-riak keretakan di internal Golkar. Ramai desas-desus bahwa si A atau si B yang lebih berhak memimpin Golkar sepeninggal Novanto.
Menghindari gejolak yang besar, lahir saran bijak dari daerah yang meminta pengurus pusat segera melakukan rapat pleno pengangkatan Plt Ketua Umum Golkar.
“Itu adalah proses pergantian Ketum yang lebih cepat dengan melakukan rapat pleno pengangkatan Plt Ketum Golkar,” tutur Ketua Dewan Penasihat Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar, Rapsel Ali, Kamis (16/11/2017).
“Setelah ada Plt, baru partai perintahkan fraksi untuk mengganti Ketua DPR,” sambung Rapsel yang juga Direktur Eksekutif L9.
Rapsel berharap internal Golkar di pusat lebih dewasa menghadapi masalah ini. Tak lain, kata dia, demi masa depan partai menyambut Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Ia pun berharap tokoh-tokoh Golkar di pusat segera turun tangan mencegah keretakan yang lebih besar. Salah satu tokoh yang dinanti sikapnya adalah Wapres RI, Jusuf Kalla, selaku sesepuh Golkar dan Ketua Penyelamat Partai Golkar.
Menurut Rapsel, Wapres JK wajib menyelamatkan Golkar demi mengamankan langkah Presiden RI, Joko Widodo, pada Pilpres mendatang. “Momentum bagus juga nih usulkan Pak JK jadi ketua dewan penasehat kampanye nasional tim pemenangan Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan presiden 2019/2024. JK sudah mengantar untuk satu periode dengan prestasi cemerlang,” jelas Rapsel.
Nantinya, lanjut dia, JK dapat mengemban tugas menyeleksi calon-calon wapres untuk Jokowi sekaligus memenangkan pada periode kedua. “Sudah selayaknya juga jika JK mendapat kepercayaan untuk menyeleksi beberapa cawapres Jokowi,” tutur Rapsel, “Kami mewakili aspirasi Golkar daerah solid dan mendukung sepenuhnya Jokowi selaku presiden untuk dua periode.” (*/fajar)
