FAJAR.CO.DI, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sepertinya sudah merencanakan dengan matang aksi ‘pembersihan’ saat dirinya masih berada di rumah sakit.
Terbukti, begitu keluar dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, mantan tersangka kasus korupsi e-KTP itu langsung memecat Yorrys Raweyai.
Posisi Yorrys sendiri langsung digantikan Eko Widyatmoko untuk memegang posisi sebagai Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung pun beraksi.
Akbar menyebut, partai berlambang pohon beringin itu memang sudah bertindak semena-mena sejak dipimpin oleh Novanto.
Hal itu merujuk pada aksi pemecatan Yorrys yang dilakukan Novanto tanpa melalui aturan dan peraturan yang merujuk pada AD/ART partai.
“Iya (otoriter). Saya tidak melihat adanya pendekatan, ada peringatan, ada pemanggilan (dalam melakukan pemecatan),” tegas Akbar Tandjung saat dihubungi, Selasa (3/10).
Menurut Akbar Tandjung, dalam melakukan pemecatan seorang kader, Novanto seharusnya juga harus mendengarkan langsung dari Yorrys.
Oleh sebab itu, melakukan pemecatan kader Partai Golkar haruslan selalu berpedoman pada AD/ART partai.
“Kemudian kepada orang yang dipecat tentunya juga harus diberikan kesempatan untuk membela, untuk menjelaskan juga,” jelasnya.
Akbar menyatakan, sebagai partai besar, Golkar seharusnya turut menegakkan demokrasi, sehingga tidak dianggap sebagai partai otoriter.
Dalam era keterbukaan seperti saat ini, sambungnya, pemecatan secara sepihak tanpa adanya alasan-alasan yang jelas sudah tak bisa dilakukan.
“Ini kan organisasi, harus memproses sesuatu lewat mekanisme yang demokratis terbuka dan juga akuntabel,” tegasnya.
Sebelumnya, Setya Novanto resmi mencopot Yorrys dari jabatan Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar dan menggantikannya dengan Eko Widyatmoko.
Surat pemecatan Yorrys juga telah ditandatangani oleh Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, pada Senin (2/10) kemarin.
Yorrys sendiri selama ini menjadi salah satu kader yang cukup vokal menentang Novanto.
Bahkan, ia juga menjadi salah motor penggerak untuk ‘pelengseran’ Novanto dari jabatan ketua umum.
Dalam penilaiannya, penonaktifan Novanto itu perlu dilakukan demi menjaga elektabilitas Golkar yang terus menurun.
Terlebih usai Novanto ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP.
Yorrys mengusulkan, saat Novanto dinonaktifkan, posisi ketua umum akan digantikan oleh pelaksana tugas atau Plt.
Salah satu kandidat kuat yang disebut akan menduduki jabatan Plt itu adalah Airlangga Hartarto. (Fajar/JPC/pojosatu)
