FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, mereka menolak perpanjangan Pansus Angket KPK yang akan berakhir 28 September 2017.
Sikap ini sama seperti sejak awal PKS yang menolak kehadiran Pansus dan tidak mengirimkan perwakilan di dalamnya. “Karena bukan cuma kegaduhan, tapi beberapa substansi yang disampaikan itu malah sudah terakumulasi saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi III DPR,” kata Mardani di gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).
Menurut dia, indikasi pelemahan sekarang malah menguap. Malah yang mendapatkan atensi besar justru soal temuan Pansus terkait sitaan dan segala macam. “Padahal itu sebetulnya KPK sangat mudah memberikan pertanggungjawaban,” kata anggota Komisi II DPR itu.
Mardani juga kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo. Sebab, kata dia, dengan berlindung atas nama tidak melakukan intervensi, presiden membiarkan energi bangsa habis untuk drama yang tidak berkualitas di Pansus Angket KPK ini terus terjadi.
“Kami tidak bisa membiarkan. Saya ingin menggunakan bahasanya pembodohan, publik melihat drama yang tidak berkualitas ini terjadi,” katanya
Belum lagi di saat yang sama, kata dia, bagaimana respons Polri dan Kejaksaan Agung yang malah negatif terhadap prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi. “Mulai OTT bikin gaduh Kapolri bilang, ‘ya wajar kan anggarannya selangit’ dan segala macam. Lo kenapa tidak melakukan hal yang sama dengan prestasi yang sama?” ujarnya.
Menurut Mardani, ini membuat publik menjadi lebih pesimistis. Sikap pesimistis publik itu akan sangat mahal bagi presiden. Dia mengatakan, untuk membangkitan optimistis publik itu sangat mahal dan tidak bisa menggunakan insentif ekonomi. “Insentif penegakan hukumnya mahal dan saya kecewa dengan presiden,” tegasnya. (Fajar/jpnn)
