FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) mengapresiasi masuknya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam bursa calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Namun karena Tito masih aktif, langkah membawa-bawa namanya ke panggung politik, malah rentan merugikan Polri. Apalagi Tito secara terbuka telah mengatakan tak punya keinginan terlibat dalam dunia politik.
“Kami memahami keinginan masyarakat, namun kami khawatir hal tersebut akan merugikan Polri,” ujar Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan di Jakarta, Sabtu (5/8).
Menurut Edi, hasil penelitian dan kajian yang dilakukan Lemkapi memperlihatkan, peningkatan dalam kinerja kepolisian selama setahun Tito menjabat, cukup luar biasa. Anggaran kepolisian naik dari yang sebelumnya Rp 44 triliun menjadi Rp 84 triliun.
“Remunerasi anggota Polri juga naik dari 30 persen menjadi 54 persen. Sedikitnya tujuh polda naik peringkat dari tipe B (bintang satu) ke tipe A (bintang dua). Pengelolaan keamanan mulai dari pilkada serentak dan penanganan aksi demo di Jakarta dan kota besar lainnya juga bagus,” ucapnya.
Karena itu melihat capaian yang luar biasa tersebut, Edi menilai sosok Tito masih sangat dibutuhkan untuk memimpin kepolisian. Agar profesionalisme kepolisian terus meningkat.
“Kami mengharapkan Pak Tito menyelesaikan tugasnya minimal sampai 2020,” kata Edi.
Selain itu mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini juga berharap pada semua pihak, untuk menahan diri menyeret nama Tito ke panggung politik. Hal tersebut untuk menjaga kesejukan di internal kepolisian dan menjaga profesionalisme Polri, agar jauh dari urusan politik. (Fajar/jpnn)
