FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menanggapi perkataan Prabowo Subianto soal presidential threshold 20 persen di UU Pemilu yang baru, mengundang reaksi keras Partai Gerindra. Jokowi dianggap salah dalam berargumentasi.
Adapun mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang aneh jika presidential threshold atau ambang batas presiden sebesar 20 persen baru diributkan hari ini. Sebelumnya, PT tersebut telah dipakai pada Pemilu 2009 dan 2014.
“Pak Jokowi ini nggak nyambung logikanya,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Menurutnya, tidak ramainya persoalan PT 20 persen sebelumnya karena memang Pemilu-nya tidak serentak. Pemilu legislatif diselenggarakan terlebih dahulu kala itu, setelah ada hasilnya, baru dilaksanakan Pilpres.
“Kalau sekarang ramai, Pemilunya serentak terus pakai threshold yang mana? Oh threshold bekas yang dulu. Ini logika sederhana, ini elementer. Menurut saya salah logika itu,” cetusnya.
Begitu pun pernyataan Jokowi yang memandang bahwa PT nol persen hanya akan membuat gejolak. Sebab presiden terpilih tersebut tak didukung mayoritas suara partai di DPR.
Menurut Fadli, PT nol persen tidak akan berpengaruh kepada dukungan di parlemen karena parlemen Indonesia bukan sistem oposisi murni.
Misalnya, jika pesiden terpilih didukung 20 persen suara di parlemen sementara 80 persen tidak mendukung, menurut dia situasinya akan sama. Sebagai contoh ketika Jokowi dan Ahok menang di Pilpres 2014 lalu.
Karena itu menurutnya, PT nol persen tidak akan menimbulkan masalah. “Jadi saya kira argumentasinya itu tidak tepat termasuk soal penggunaan threshold yang sudah pernah dipakai. Harusnya tidak boleh lagi,” tukasnya. (dna/JPC)
