SEMARANG, RAKYATJATENG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Muhammad Afif mendorong para pemuda untuk terus berperan aktif dan berkontribusi dalam upaya membangun bangsa. Hal itu diungkapkan Muhammad Afif dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021.
“Kita sebagai orang tua, termasuk pemerintah didorong untuk memperhatikan pergaulan kehidupan para pemuda itu sendiri supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan apa? Yaitu dengan penanaman nilai-nilai agama, etika, ditanamkan kaitannya wawasan kebangsaan,” kata pria yang akrab disapa Afif ini.
Afif mengungkapkan para pemuda dapat mengisi semangat sumpah pemuda ini dengan berbagai karya dan kontribusi dalam pembangunan di masa saat ini.
Menurutnya, pemuda dapat mengikuti aksi-aksi sosial, berperan di tengah masyarakat, dan membuktikan bahwa pemuda punya peranan yang penting.
“Kemudian mari pemuda senantiasa membentengi diri agar tetap memiliki jiwa nasionalisme, tidak terkotori pikirannya, hatinya, supaya bisa tumbuh berkembang diharapkan oleh bangsa ini. Bangsa lebih maju karena pemudanya,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Tak kalah penting, Afif mendorong para pemuda untuk memiliki jiwa juang semangat di dalam berjuang dan berkorban.
“Disamping untuk aktif dalam mengikuti kegiatan positif yang harus ditanamkan dan didorong, maka jika para pemuda ini disibukkan dengan kegiatan positif, mereka mampu membedakan mana yang baik dan tidak,” tandasnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, ujar Afif, juga sangat berterima kasih atas terbentuknya organisasi kepemudaan yang memberikan manfaat dan kebaikan untuk Kota Semarang.
Saat ini, imbuh Afif, ada 92 organisasi kepemudaan yang diharapkan turun membantu pemerintah berkontribusi membangun Kota Semarang lebih maju.
“Para pemuda bisa mengambil peran memiliki fungsi dan visi yang jelas, bisa menyerap, menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi ini kepada daerah,” jelas dia.
Selain itu, kata Afif, Pemerintah juga memiliki tugas dan wewenang menentukan kebijakan aturan yang jelas terkait masalah organisasi kepemudaan.
“Pemerintah harus terus mendorong pengembangan diri organisasi kemudian memfasilitasi yang diinginkan, ditambah lagi pemerintah ini juga memantau yang dilakukan pemuda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Sen)
