SEMARANG, RAKYATJATENG – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berakhir besok (20/7/2021).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat jika PPKM darurat benar-benar akan diperpanjang.
Ganjar menuturkan, pemerintah pusat bisa merumuskan pola dan cara yang lebih soft jika PPKM darurat akan diperpanjang. Sebab, kata dia, situasi saat ini membuat masyarakat semakin keberatan.
“Kalau PPKM darurat diperpanjang dengan pola yang sama seperti ini, masyarakat berat. Maka, saya minta kita harus mendengarkan suara masyarakat,” ujar Ganjar usai memimpin rapat penanggulangan Covid-19 di kantornya, Senin (19/7).
Misalnya, pemerintah tetap menerapkan pengetatan, tapi tidak seperti saat ini. Umpanya, kata Ganjar, warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat. Dengan catatan, semua harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai.
“Boleh saja warung melayani makan di tempat, asal taat prokes. Kalau melanggar dikasih peringatan, ngeyel ya ditutup. Tapi makannya bisa diatur, itu menurut saya lebih soft,” jelasnya.
Apalagi Ganjar telah melihat sendiri bagaimana beratnya PPKM darurat bagi kalangan pedagang kecil. Setiap harinya saat gowes berkeliling, Ganjar melihat pedagang pecel di trotoar yang kebingungan karena tidak boleh melayani makan di tempat.
“Aku ya ora tegel (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ teman-teman ojol, tukang becak. Kan kasihan, mereka ndak bisa kalau beli makanan kemudian dimakan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar padagang kecil, termasuk mereka yang berjualan di trotoar, tetap diperbolehkan melayani makan di tempat. Asal semua tetap berkomitmen mematuhi prokes ketat.
“Misalnya, boleh makan di situ, tapi dikasih jarak dengan gambar silang-silang,” ucapnya.
Kemudian untuk mal, Ganjar juga mengusulkan agar tetap boleh dibuka dengan prokes sangat ketat. Pengunjung wajib pakai masker dan jumlahnya pu dibatasi. Jika kedapatan tidak menerapkan ketentuan itu, maka mal harus langsung ditutup.
Namun, jika memang pemerintah tetap akan mengambil keputusan perpanjangan PPKM darurat dengan model yang sudah ada seperti sekarang ini, kata Ganjar, harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah. Pilihannya adalah menyiapkan bantuan untuk masyarakat.
“Ndak ada yang lain, pilihannya hanya itu (pemberian bantuan). Di luar itu, saya kira akan ada respons yang mungkin sangat noise di publik,” tegasnya.
Lantas, persiapan pemprov terkait perpanjangan PPKM darurat ini? Diungkapkan Ganjar, pemprov telah menyiapkan skenario refocusing. Termasuk mengajak bupati, wali kota, hingga lurah dan kades untuk melakukan hal serupa. Namun, pihaknya masih melihat kondisi di lapangan, karena bantuan dari pusat dan kabupaten sudah ada yang diberikan. (bay/ria/JPC)
