SEMARANG, RAKYATJATENG – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap mendukung pengalokasian anggaran oleh pemerintah provinsi setempat dalam menangani dan menanggulangi pandemi COVID-19 melalui berbagai program yang hasilnya efektif.
“Silakan eksekutif mau menganggarkan berapa asal kami diberi tahu tingkat keefektifannya seperti apa agar ketika kami ditanya masyarakat bisa menjelaskan,” kata Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid pada Diskusi Aspirasi Jawa Tengah dengan tema “Positif COVID-19 Lebih Angka Satu Juta” di Studio TATV, Kota Surakarta, Selasa (10/2) malam.
Menurut dia, pemerintah harus selalu melakukan evaluasi dalam penanganan COVID-19 sehingga program-program yang berhasil bisa terus lanjut, sedangkan program yang tidak tepat sasaran dihentikan.
Dengan kata lain, semua program penanganan disusun berdasarkan dampak COVID-19.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku masih sering melihat masyarakat tidak memakai masker saat dirinya melakukan kunjungan ke beberapa wilayah.
Ia menyebut kebijakan pemerintah kabupaten/kota masih simpang siur sehingga memunculkan kelonggaran dan muncul kekhawatiran terpaparnya orang-orang yang tidak memakai masker tersebut.
“Akar permasalahan ketika ada regulasi PPKM, namun perangkat pemerintah belum bisa menerapkan aturan dan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yulianto Prabowo yang juga hadir dalam diskusi mengaku optimistis penerapan Program 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (pengetesan, pelacakan, pengobatan), swrta vaksinasi dapat mengurangi jumlah kasus positif COVID-19.
“Grafik puncak kurva epidemiologi di Jateng pada Desember 2020 menunjukkan oenurunan dan diharapkan tren penurunan berlangsung seterusnya agar pandemi segera berakhir,” katanya.
Ia mengungkapkan Pemprov Jateng melakukan tes swab PCR sebanyak 8.000-9.000 orang per hari dan yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang bergejala mendapat perawatan medis di rumah sakit, sedangkan orang tanpa gejala menjalani isolasi.
Selain itu, pemerintah menjamin layanan kesehatan COVID-19 dengan menanggung seluruh biaya perawatan.
“Pemerintah daerah juga menjamin masyarakat yang melakukan isolasi secara terpusat dan yang isolasi mandiri dibantu dengan Program Jogo Tonggo,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, Pemprov Jateng sedang menyiapkan konsep perawatan agar pasien yang melakukan isolasi dapat cepat pulih melalui interaksi dengan orang terdekat secara virtual.
Sementara itu, Pengamat Sosial sekaligus Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surakarta Drajat Tri Kartono menilai tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih lemah.
“Tidak ada satu dua cara yang tepat untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga perlu dilakukan secara terintegrasi dan berbasis pentahelix atau melibatkan semua pihak yang berkepentingan,” ujarnya. (Antara)
