SEMARANG, RAKYATJATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggodok formula yang tepat untuk membangkitkan ekonomi, sebagai sektor yang paling terdampak selama pandemi Covid-19. Salah satunya dengan membangkitkan ekonomi desa.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, program untuk membangkitkan kembali ekonomi desa beberapa sudah mulai jalan sejak Mei lalu. Salah satunya di sektor pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, kelautan, perkebunan, horti, dan sebagainya.
“Kita mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor pertanian ini,” kata Ganjar usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Selain itu, mulai bulan lalu juga sudah mulai berjalan untuk industri kecil menengah (IKM). Di antaranya memproduksi masker dan makanan. Bahkan, kata Ganjar, pihaknya telah melakukan riset kecil terkait kebutuhan IKM di masa pandemi ini.
Pertama, IKM ini butuh pengetahuan tentang marketing. Kedua, mereka ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang marketplace agar bisa berdagang online. Kemudian, juga butuh diajari soal packaging.
“Tapi secara keseluruhan sambatnya sama, akses modal. Maka, hari ini kita temukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu. Kira-kira perbaikannya apalagi,” ungkap Ganjar.
Kesimpulan sementara dari pertemuan tersebut, lanjut Ganjar, diketahui bahwa pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.
Pengelompokan itu, kata dia, agar mereka bisa sharing dan saling mendukung. “Dan tentu saja jika mereka nanti butuh modal, aksesnya bisa individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan dana bergulir,” papar Ganjar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik dari segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu. Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa dimungkinkan atau tidak. Jika tidak, maka akan dicarikan dari perbankan.
Begitu juga terkait dengan pelatihan, akan dijembatani melalui kerja sama dengan marketplace yang sudah unicorn. Pendampingan pun akan dilakukan, baik oleh dinas terkait hingga menggandeng perguruan tinggi. (bay/ria/JPC)
