SEMARANG, RAKYATJATENG – Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global menuntut berbagai pihak untuk realistis, bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya. Termasuk juga Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Karenanya, selain anggaran terfokus pada penanganan Covid-19, menurunnya pendapatan daerah juga menjadi salah satu faktornya.
Namun meski pendapatan daerah Kota Semarang di tahun 2020 menurun drastis dibanding tahun 2019, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran PBB memunculkan ekspektasi baru.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menuturkan jika jumlah pembayaran PBB di Kota Semarang hingga saat ini, hampir menyamai tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi seperti ini saya merasa di bulan April, Mei dan Juni ada keengganan di masyarakat untuk membayar PBB, tapi setelah kita cek ternyata jumlahnya hampir menyamai seperti tahun lalu. Ini menjadi kabar yang baik,” ujar Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut, Senin (18/5/2020).
Dengan demikian harapan mulai terbangun, bahkan Hendi meyakini ada beberapa upaya pembangunan yang bisa disusulkan pada anggaran perubahan, seiring rampungnya masa pandemi ini.
“Pemkot Semarang mulai merancang sejumlah program dan kegiatan sebagai daya ungkit perekonomian, yang fokus pada UMKM. Tapi pasti prosesnya tidak singkat,” ujar Hendi.
Apalagi lanjut Hendi, meskipun grafik penderita Covid-19 di Kota Semarang semakin melandai, namun jumlahnya masih banyak.
“Maka yang diharapkan saat ini adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktifitas dengan New Normal, yaitu tetap disiplin menjaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun,” tekannya.
Di sisi lain, terkait lebaran atau hari raya Idul Fitri, Hendi menuturkan jika Pemkot Semarang akan merujuk pada instruksi resmi di bidang keagamaan, fatwa ulama, atau kementrian agama.
“Yang penting semuanya sepakat, sepaham dan bersatu untuk bersama-sama saling menjaga agar semuanya sehat,” tandasnya.
Disinggung mengenai larangan mudik, Hendi menegaskan masih sama, apalagi yang memiliki mobil plat merah. “Diupayakan jangan sampai mobil dengan plat H ada di Solo, Rembang, Pekalongan, Tegal, bahkan Jakarta di situasi seperti saat ini,” pinta Hendi. (Sen)
