Jakarta (RAKYATJATENG) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Program Indonesia Pintar (PIP) agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan menghindari adanya peserta didik yang putus sekolah.
“Pemerintah Daerah harus memaksimalkannya sehingga dapat terserap dengan sempurna,” kata Moeldoko saat bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyerahkan secara simbolis bantuan pendidikan dan sarana prasarana teknologi informasi pendidikan di SDN 12 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu.
Sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Moeldoko mengatakan pemerintah pusat membuat PIP untuk sebagai upaya intervensi agar peserta didik memiliki akses seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Salah satu cita-cita Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia maju itu tidak ada satupun warganya yang tidak mendapat pendidikan yang layak. Ini tugas kita bersama," kata dia.
PIP dirancang pemerintah untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sampai SMA/SMK, dan jalur non-formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Melalui PIP, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Moeldoko mengatakan KSP juga melakukan intervensi terkait penambahan jumlah kuota dan penambahan penyerapan anggaran PIP pada 2023. Pemerintah menganggarkan Rp21,3 triliun pada 2023 untuk PIP dengan rincian Rp9,6 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah, serta Rp11,7 triliun untuk pendidikan tinggi.
Untuk di Kabupaten Tana Toraja, pemerintah mengalokasikan dana PIP pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp17,7 miliar.
Pada Selasa ini, KSP dan Kemendikbudristek secara simbolis menyerahkan bantuan pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sulawesi Selatan, yang terdiri dari bantuan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk Kabupaten Tana Toraja, Rp9,2 miliar untuk Kabupaten Pinrang, dan Rp4,1 miliar untuk Kabupaten Barru.
Selain menyerahkan bantuan pendidikan, Moeldoko juga menyerahkan bantuan pengadaan CT-Scan dan pembangunan generator oksigen untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada, Tana Toraja. Bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Saya harap bantuan ini bisa semakin meningkatkan layanan kesehatan di sini (RSUD Lakipadada), dan tentunya ini juga harus diikuti peningkatan kualitas SDM-nya,” kata dia.
Baca juga: Moeldoko: Anak muda yang berani jadi pemimpin sangat dibutuhkan
Baca juga: Penerima PIP harus memiliki surat keterangan tidak mampu
Baca juga: KSP: Pendirian Universitas Kepulauan Aru untuk jamin akses pendidikan
“Pemerintah Daerah harus memaksimalkannya sehingga dapat terserap dengan sempurna,” kata Moeldoko saat bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyerahkan secara simbolis bantuan pendidikan dan sarana prasarana teknologi informasi pendidikan di SDN 12 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu.
Sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Moeldoko mengatakan pemerintah pusat membuat PIP untuk sebagai upaya intervensi agar peserta didik memiliki akses seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Salah satu cita-cita Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia maju itu tidak ada satupun warganya yang tidak mendapat pendidikan yang layak. Ini tugas kita bersama," kata dia.
PIP dirancang pemerintah untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sampai SMA/SMK, dan jalur non-formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Melalui PIP, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Moeldoko mengatakan KSP juga melakukan intervensi terkait penambahan jumlah kuota dan penambahan penyerapan anggaran PIP pada 2023. Pemerintah menganggarkan Rp21,3 triliun pada 2023 untuk PIP dengan rincian Rp9,6 triliun untuk pendidikan dasar dan menengah, serta Rp11,7 triliun untuk pendidikan tinggi.
Untuk di Kabupaten Tana Toraja, pemerintah mengalokasikan dana PIP pendidikan dasar dan menengah sebesar Rp17,7 miliar.
Pada Selasa ini, KSP dan Kemendikbudristek secara simbolis menyerahkan bantuan pendidikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Sulawesi Selatan, yang terdiri dari bantuan dana sebesar Rp9,6 miliar untuk Kabupaten Tana Toraja, Rp9,2 miliar untuk Kabupaten Pinrang, dan Rp4,1 miliar untuk Kabupaten Barru.
Selain menyerahkan bantuan pendidikan, Moeldoko juga menyerahkan bantuan pengadaan CT-Scan dan pembangunan generator oksigen untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lakipadada, Tana Toraja. Bantuan tersebut merupakan hasil koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Saya harap bantuan ini bisa semakin meningkatkan layanan kesehatan di sini (RSUD Lakipadada), dan tentunya ini juga harus diikuti peningkatan kualitas SDM-nya,” kata dia.
Baca juga: Moeldoko: Anak muda yang berani jadi pemimpin sangat dibutuhkan
Baca juga: Penerima PIP harus memiliki surat keterangan tidak mampu
Baca juga: KSP: Pendirian Universitas Kepulauan Aru untuk jamin akses pendidikan
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2023
