RAKYATJATENG, JAKARTA -- Dua figur capres terus mengemuka yakni Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan.
KEDUANYA masih sama-sama dalam "ketidakpastian" maju pada Pilpres 2024. Bedanya, Anies sudah punya "separuh" kendaraan. Sisa dilengkapi dengan koalisi agar mencukupi syarat usungan.
Sedangkan Ganjar, belum satu pun parpol yang resmi mengusungnya. Hanya saja, jika menganalisis sikap DPP PDIP, ada sinyal dukungan akan diarahkan kepadanya. Itu lantaran elektablilitas Ganjar Pranowo masih lebih tinggi dibandingkan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soerkarnoputri yakni Puan Maharani.
Pemberian sanksi kepada Ganjar dan tim Puan juga berbeda. Usai menyatakan siap maju pada Pilpres 2024, Ganjar diberi sanksi secara lisan oleh PDIP. Sementara "Dewan Kolonel" yang merupakan loyalis Puan Maharani diberi sanksi tertulis.
Jika saja sanksi terhadap Ganjar berat, tentu dia akan mempertimbangkan apakah akan hengkang atau bertahan di PDIP. Sanksi yang diterima Ganjar dan Dewan Kolonel berbeda, ini dikaitkan dengan kekhawatiran PDIP bahwa Ganjar akan hengkang.
Akibatnya jika Ganjar hengkang, tentu pemilih PDIP yang memilih Ganjar juga akan hengkang. Makanya, pertimbangan bertahan atau hengkang, menjadi hak Ganjar untuk menentukan.
"Sementara ini, Ganjar baiknya menahan diri tetap di PDIP. Belum ada juga godaan dari partai lain yang menjanjikan," kata analis politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Firdaus Muhammad, Rabu, 26 Oktober.
Saat ini PDIP memproritaskan Puan. Namun, jika elektabilitas stagnan atau menurun, PDIP akan cari calon alternatif untuk diusung. Bisa saja Puan ditempatkan pada posisi figur calon wakil presiden (cawapres).
"Di sinilah peluang Ganjar selama hubungan dengan partai dia jaga," tutur lulusan doktoral UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Peran Mega
Analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Ali Armunanto menganggap PDIP menjaga citra partai, karena sebelumnya Megawati melarang kader bermanuver. Alasannya, keputusan terkait capres ada di tangannya.
"Saya rasa itu bukan sinyal ke sana. Tapi, saya rasa lebih kepada pencitraan politik PDIP," anggap lulusan magister Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
PDIP memberi kesan tegas dengan adanya sanksi, tetapi juga bijaksana karena sanksi yang diberikan masih menjaga martabat penerima sanksi. Sanksi dari DPP tidak ditujukan untuk menghukum, tetapi lebih untuk menjaga citra partai.
Hingga kini PDIP sudah mulai gamang. Di tengah ketidakmampuan sosok Puan menaikkan elektabilitas sebagai sosok yang sebenarnya sangat diinginkan Megawati sebagai penerus Soekarno.
"Di sisi lain melesatnya popularitas dan elektabilitas Ganjar membuat Mega harus menimbang kembali apakah memaksakan Puan sebagai capres atau menerima Ganjar untuk mempertahankan kekuasaan," tambah dosen Unhas ini.
Analis politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Andi Luhur Prianto mengatakan bahwa setiap partai punya mekanisme mendisiplinkan kadernya. Apalagi, pada partai dengan model kepemimpinan komando seperti PDIP.
"Tetapi, di politik bisa juga dilihat sebagai peristiwa dramaturgi. Kejadian di panggung depan bisa berbeda dengan situasi di panggung belakang," kata Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FISIP Unismuh Makassar ini.
Kader yang diberi sanksi oleh partai secara terbuka, apalagi hanya bersifat teguran, bisa jadi juga diberikan sinyal dukungan untuk langkah politik selanjutnya. "PDIP sepertinya ingin tetap mengendalikan ritme kandidasi," tutur pria kelahiran Parepare ini.
PDIP mencari peluang-peluang yang paling menguntungkan. Mengendalikan rivalitas internal antara Puan dan Ganjar. Termasuk mengupayakan agar hanya keduanyalah pasangan kontestan Pilpres di 2024. "Penentuan pasangan cawapres tentu melalui pertimbangan elektoral," tambahnya.
Figur cawapres belum mengerucut. Pertimbangan pemilihan cawapres untuk mencukupkan syarat dukungan partai. "Serta melengkapi basis ideologi dan geopolitik," ucapnya.
Dinamika Pendamping
Di kubu Anies, tidak mudah mencari pendamping. Sampai sekarang, posisi cawapres untuk calon presiden (capres) yang diusung bersama oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat itu masih alot.
Tiga partai pengusung sama-sama mendambakan imbas positif coattail effect alias efek ekor jas.
PKS mengusulkan nama Ahmad Heriyawan alias Aher sebagai cawapres. Mantan gubernur Jawa Barat (Jabar) itu ’bersaing dengan kandidat yang diusulkan Demokrat: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Meski belum dideklarasikan secara resmi, tiga partai tersebut berkomitmen membentuk koalisi menuju Pilpres 2024.
Demokrat sendiri menerima munculnya nama Aher dengan bijak. Usulan PKS dihormati.
”Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri dan independen,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Sebagai partai politik, PKS pun tentu ingin pula menikmati dampak elektoral pencalonan Aher. Yakni, peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2024. ”Naiknya elektoral parpol pengusung akan menguatkan posisi di parlemen,” imbuh Herzaky.
Sejauh ini, Demokrat masih mengusung AHY sebagai kandidat pendamping Anies. AHY, menurut Herzaky, sesuai dengan kriteria yang Anies harapkan. Selain itu, AHY juga punya modal baik dari sisi elektabilitas.
”Bonusnya, AHY itu dianggap rakyat sebagai pemimpin representasi perubahan,” jelasnya.
Terpisah, tim kecil Nasdem-Demokrat-PKS kembali mematangkan rencana koalisi, kemarin. Pertemuan dilakukan di rumah Anies guna membahas tokoh yang bakal menjadi cawapres pada Pilpres 2024. Selain Anies sebagai tuan rumah, pertemuan dihadiri Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya.
PKS diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syura M Sohibul Iman dan Jubir PKS Pipin Sofian serta M. Kholid. Demokrat diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah.
Selain itu, hadir Sudirman Said yang bertindak sebagai liaison officer (LO) atau penghubung.
”Hadir juga menyusul Ketum Demokrat, Mas AHY,” ungkap Willy Aditya.
Pertemuan di rumah Anies Baswedan merupakan pertemuan lanjutan. Kini pembahasan sudah sampai pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.
Siapa yang kira-kira dipilih? ”Partai Nasdem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan, Red). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies,” kata Willy. (zuk-dir/fajar)
