RAKYATJATENG, JAKARTA — Bidang Kehormatan DPP PDI-P telah memberikan sanksi kepada Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut dampak dari pernyataan Ganjar Pranowo yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres).
Kritikus politik Jhon Sitorus pun membandingkan sikap PDIP terhadap kadernya. Perlakuan terhadap setiap kader berbeda-beda.
Dia mengkritik banyaknya baliho Puan Maharani tapi tidak dipermasalahlahkan oleh DPP PDI Perjuangan. Sementara pernyataan Ganjar yang menyatakan siap menjadi capres dianggap telah melenceng.
“Ada ribuan baliho Puan Maharani, tentu untuk apa lagi kalo bukan Pilpres 2024? Puan juga pernah bicara jika 2024 akan ada presiden perempuan lagi,” ucap Jhon Sitorus, Selasa, (25/10/2022).
Lebih lanjut dia mempertanyakan alasan PDIP tak pernah memanggil Puan. Dia menduga posisi Puan yang cenderung diistimewakan karena merupakan putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
“Kok PDIP nggak memanggil Puan dan memberi peringatan? Kenapa Hasto tutup mulut? Takut sama bu Mega?,” tandasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P pada Senin (24/10/2022) sore.
Sanksi lisan ini menjadi buntut pernyataannya soal siap menjadi calon presiden (capres) beberapa waktu lalu.
Pernyataan itu dinilai tak melanggar aturan partai. Namun dianggap melenceng dari instruksi partai Nomor 4503/internal/DPP/X/2022 terkait komunikasi politik yang dikeluarkan 7 Oktober 2022.
Diketahui, pernyataan Ganjar siap nyapres tersebut diungkapkan dalam sesi wawancara di salah satu kanal Youtube, Selasa, (18/10/2022) lalu. (fajar)
