MAGELANG, RAKYATJATENG – Belakangan Dam Sabo di Desa Kepuhan ramai dikunjungi pelancong. Di sana ada satu objek menarik, grojogan yang membentuk tirai.
Setiap pengunjung tak pernah absen berswafoto dengan latar tirai air yang membentang lebih dari 50 meter itu.
Grojogan Kapuhan merupakan wisata baru di Kabupaten Magelang. Tepatnya di Kecamatan Sawangan. Menawarkan pemandangan alam yang memanjakan mata.
Suasananya cukup tenang. Deru air dari Dam Sabo mampu mengusir penat. Airnya pun jernih. Karena berasal dari mata air Gunung Merapi dan Merbabu.
Awalnya Dam Sabo hanya dibangun untuk mengantisipasi banjir lahar dingin Gunung Merapi. Namun akhir 2020 lalu, Dam Sabo dikembangkan menjadi objek wisata. Inisiatif warga Desa Kapuhan.
Pengelola Grojogan Kapuhan Galih Muthafiqin mengatakan, ia bersama beberapa temannya melihat potensi wisata Dam Sabo. Kemudian ia mencoba mengunggah foto dan video Dam Sabo di media sosial. Ternyata benar, banyak pelancong yang penasaran dan akhirnya datang.
“Awalnya dulu itu tidak ditarik tiket masuk, hanya parkir saja. Mulai September diberlakukan tiket masuk Rp 3 ribu,” ujar Galih.
Pengunjung bisa berswafoto di berbagai sudut objek grojogan, namun tidak disarankan berenang. Di sekitar Grojogan Kapuhan, juga terdapat gazebo dan warung. Sehingga pengunjung bisa menikmati pemadangan dari kejahuan sembari mendengar deru air sungai.
“Rata-rata kalau pengunjung ke sini ya foto-foto sama main air. Kalau renang atau mandi di sungai tidak direkomendasikan,” katanya.
Pertama dibuka untuk umum, pengunjungnya mencapai 400 orang ketika akhir pekan. Sedangkan hari biasa antara 150 sampai 200 orang.
“Sekarang tambah ramai. Karena ada Tol Kayangan yang juga sedang viral. Sehingga berdampak pada kami,” jelas Galih.
Grojogan Kapuhan juga menjadi salah satu jalur yang dilewati oleh jeep dari wisata Ketep Pass.
“Kami juga kerja sama dengan Ketep Pass. Grojogan Kapuhan menjadi jalur jeep,” katanya.
Saat ini wisata Grojogan Kapuhan dikelola mandiri oleh beberapa kelompok warga. Galih berharap ke depan bisa dikelola desa melalui BUMDes. Asalkan ada kejelasan.
“Kalau dikelola mandiri itu juga kewalahan. Terutama terkait dana untuk pengembangan,” tandas Galih. (luqman/zal/JPC)
