SEMARANG, RAKYATJATENG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi keseriusan Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta komitmen pemerintah pusat untuk memberantas mafia tanah.
“Ini bagus sekali karena akan serius memberantas mafia tanah, dan sudah bekerja sama dengan kepolisian,” kata Ganjar, saat ditemui seusai menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 di halaman Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Semarang, Jumat (24/9/2021).
Ganjar mengaku ikut bergetar saat membacakan amanat Menteri ATR/BPN dalam upacara tersebut. Sebab dalam amanat tersebut terdapat dua keseriusan yang ditonjolkan. Pertama, sisi pelayanan yang cepat dan terbuka, termasuk palaksanaan UU Cipta Kerja dalam mendukung kemudahan usaha. Kedua, tentunya terkait keseriusan memberantas mafia tanah.
“Sebagai orang yang membacakan, saya ikut bergetar. Ada keseriusan yang ditonjolkan di sana. Pertama sisi pelayanan, peran ATR/BPN ini tinggi seperti memudahkan izin dan memberikan pelayanan cepat termasuk layanan ruang untuk usaha. Kedua keseriusan memberantas mafia tanah,” katanya.
Ganjar mengatakan ada perubahan besar dan cepat terkait pelayanan di ATR/BPN.
Ia menggambarkan pelayanan di ATR/BPN sebelumnya sebagai ruang gelap. Namun kondisi tersebut telah berubah dan semakin hari semakin baik, cepat, dan mudah.
“Informasi ini yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa kalau mau mengurus gampang. Dulu kantor paling gelap itu ATR/BPN. Semua urusan tidak kelihatan, ‘peteng ndhedhet’ bahasanya. Tapi sekarang terang benderang karena semua di-disclosed, dibuka, dan masyarakat bisa melihat dengan baik. Layanan makin cepat dan mudah,” kata Ganjar.
Beberapa waktu lalu dukungan memberantas mafia tanah juga diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Tepatnya usai acara penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek agraria oleh Presiden RI Joko Widodo kepada paguyuban petani di Jawa Tengah, Rabu (22/9/2021).
Dalam acara itu Presiden menegaskan komitmen untuk memberantas mafia tanah termasuk menindak tegas para beking.
“Betul, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun. Sekali lagi, apa pun (caranya). Apakah itu tekanan, administrasi, dan tidak jarang juga mempengaruhi kawan dari BPN. Banyak sekali caranya. Komitmen itu bagus bahkan presiden tadi jelas menyampaikan, polisi tindak langsung (mafia tanah),” kata Ganjar. (*)
