Pertanyakan Efektivitas PPKM Darurat, Petir: Suasana seperti Mencekam

Juli 15, 2021

Komisioner Komisi Informasi Jateng Zainal Abidin Petir.

SEMARANG, RAKYATJATENG – Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, yang berlangsung 3-20 Juli 2021.

Sebab justru menimbulkan kegelisahan dan kepanikan sebagian besar masyarakat, khususnya rakyat kecil.

“Suasana seperti mencekam, ruas jalan banyak yang ditutup, penerangan jalan umum dimatikan, PKL atau pedagang kecil susah berjualan karena di-opyak-opyak, harga sayur mayur naik, orang sakit makin panik karena cari ambulans susah, rakyat kecil cari makan kesulitan, dan lain-lain. Mohon Presiden Jokowi segera mengevaluasi kebijakan ini,” kata Petir yang juga Wakil Ketua KI Provinsi Jateng ini.

Petir meminta pemerintah terbuka dan transparan dalam kebijakan PPKM Darurat.

Jika memang PPKM, dalam pelaksanaannya diminta tidak seperti pemberlakuan karantina kesehatan.

Petir juga menyoroti terbitnya beberapa kali Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait PPKM Darurat sebagai penerjemahan arahan Presiden.

Mendagri, kata dia, beberapa kali mengeluarkan Inmendagri, yakni Inmendari 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 Jawa Bali, Inmendagri 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri 15 Tahun 2021, Inmendagri 18 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Inmendagri 15 Tahun 2021, dan Inmendagri 19 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga Inmendagri 15 Tahun 2021.

“Mendagri Tito Karnavian dalam inmendagri menjelaskan bahwa dirinya menindaklanjuti arahan Presiden RI yang mengintruksikan PPKM darurat Covid-19 di sejumlah daerah. Jadi konsiderannya berupa arahan presiden, bukan dari aspek yuridis, sosiologis atau filosofis,” tandas Petir.

Menurut dia, pelaksanaan inmendagri sangat memberatkan kepala daerah.

Sebab meski kepala daerah dituntut percepatan penyaluran bansos serta jaringan pengaman sosial berbasis APBD dan dana desa melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), namun di inmendagri tidak disebutkan akan dianggarkan dari APBN.

Komentar

VIDEO TERKINI